Dangi Buka Suara Terkait Kritik KNPI
adainfo.id – Menanggapi kritik pedas yang dilontarkan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Moh Aan Anwaruddin, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon, Dangi, akhirnya angkat bicara. Dalam keterangannya, Dangi menepis tudingan lemah kinerja dan menegaskan bahwa dirinya lebih memilih fokus menyelesaikan persoalan pembangunan secara nyata, bukan sekadar mengincar jabatan.
Pernyataan Dangi ini menjadi klarifikasi resmi atas dinamika yang berkembang terkait proses perencanaan pembangunan daerah yang dinilai mandek oleh KNPI. Ia juga menanggapi secara lugas berbagai tuduhan yang dinilai tidak berdasar.
Tantangan Pembangunan Bukan Sekadar Retorika
Dangi dengan tegas menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari permukaan. Ia mengingatkan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap dokumen strategis seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) sebelum melontarkan kritik.
“Saya ingin tanya dulu, sudahkah beliau mempelajari RPJMD, RKPD, dan LPPD? Kalau belum, ya nanti obrolannya tidak nyambung,” ujar Dangi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (24/5/2025).
Musrenbang, Bukan Sekadar Formalitas
Menyikapi tudingan bahwa proses Musrenbang hanya seremonial, Dangi membantah keras. Ia menegaskan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang digelar di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon telah memberikan ruang luas bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.
“Kami ini memberi ruang selebar-lebarnya untuk publik. Musrenbang bukan panggung saya sendiri. Banyak pihak yang ikut bicara dan berdiskusi,” katanya.
Ia bahkan mengajak siapa pun, termasuk KNPI, untuk terlibat langsung dalam forum-forum pembangunan, bukan sekadar mengkritik dari luar.
Bekerja Bukan Untuk Popularitas
Dalam keterangannya, Dangi menyebut bahwa dirinya tidak tertarik masuk dalam pusaran politik atau perebutan jabatan. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah pembangunan secara bertahap, sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Saya tidak ikut rebutan jabatan. Santai saja. Kalau masih ada kekurangan, ya kami perbaiki pelan-pelan,” ucapnya santai.
Menurutnya, pembangunan daerah adalah kerja maraton, bukan sprint. Maka semua proses perlu dilakukan dengan hati-hati, terstruktur, dan berbasis pada data serta partisipasi.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan Nyata
Dangi juga membongkar salah satu kendala besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon, yakni minimnya kapasitas anggaran. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menjembatani kekurangan anggaran, termasuk melobi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
Namun, kendala internal kerap muncul. Salah satunya adalah tidak maksimalnya respons dari dinas-dinas teknis, terutama dalam menindaklanjuti peluang anggaran yang telah diperjuangkan.
“Kami sudah negosiasi sampai ngos-ngosan. Tapi saat anggaran siap dikucurkan, dinasnya tidak memasukkan usulan. Ya anggarannya akhirnya ditolak,” ungkapnya.
Kritik Harus Dibarengi Partisipasi
Dangi menyambut baik setiap kritik yang datang, namun ia menyayangkan jika kritik tidak dibarengi dengan pemahaman utuh dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan.
“Silakan undang saya ke forum-forum pembangunan, saya akan hadir. Tapi jangan minta uang ya, saya cuma bawa kopi hitam dua renteng,” selorohnya.
Ia menambahkan bahwa forum publik adalah tempat terbaik untuk saling memberikan masukan dan menyampaikan ide-ide konstruktif.
Pilih Respon Rasional
Dalam menghadapi kritik tajam yang dilontarkan oleh KNPI, Dangi memilih respon rasional ketimbang emosional. Ia menyatakan bahwa pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik, namun juga tidak boleh diam jika kritik tersebut tidak berdasar dan hanya berbasis asumsi.
“Kalau memang ada data, ayo kita buka bersama. Kalau hanya berdasarkan persepsi, lebih baik kita diskusi daripada saling tuduh,” ucapnya.
