Dave Laksono Soroti Kondisi SDN 2 Kertawinangun
adainfo.id – Potret buram dunia pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada SDN 2 Kertawinangun di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, usai kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Rabu (11/06/2025).
Kunjungan tersebut menyajikan fakta mencengangkan tentang realitas pendidikan dasar di daerah. Alih-alih menjadi tempat belajar yang layak dan aman, SDN 2 Kertawinangun justru menyimpan cerita suram: kekurangan ruang kelas, toilet yang tidak tersedia, hingga ruang belajar yang difungsikan ganda sebagai kantor guru.
“Sekolahnya ini sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi masih banyak kekurangan. Kita minta pemerintah daerah untuk segera menata anggarannya agar lebih berpihak pada pendidikan,” ujar Dave dengan nada serius.
Ketimpangan antara Anggaran dan Realita Lapangan
Dave dengan tegas mempertanyakan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon yang mencapai Rp2 triliun. Menurutnya, angka tersebut seharusnya cukup untuk memastikan setiap anak bisa menempuh pendidikan dasar di lingkungan yang aman, sehat, dan layak.
“Dengan APBD sebesar itu, mestinya tak ada lagi sekolah yang kekurangan fasilitas dasar. Tapi ini buktinya, jalan rusak, sekolah pun masih banyak yang seperti ini,” katanya dengan nada prihatin.
Pernyataan ini sekaligus mengkritik keras lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan infrastruktur publik.
Kritik Pedas: Prioritas Daerah Dipertanyakan
Lebih lanjut, Dave menyatakan bahwa kunjungannya ke SDN 2 Kertawinangun membuka mata bahwa masih banyak sekolah di daerah yang tertinggal dari sisi infrastruktur dan perhatian kebijakan.
Ia menyebut, selama ini narasi pembangunan daerah seringkali hanya berhenti di panggung seremonial, tanpa implementasi yang nyata di lapangan.
“Kita sering bicara tentang pembangunan dan generasi emas, tapi bagaimana bisa tercapai kalau tempat belajarnya saja tak layak? Ini kan ironis,” ungkapnya.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap APBD
Sebagai tindak lanjut, Dave menyampaikan akan membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan serius antara DPR RI, DPRD Kabupaten Cirebon, dan pihak eksekutif daerah.
Tujuannya jelas: mengevaluasi arah dan prioritas penggunaan anggaran daerah agar tidak melupakan sektor pendidikan.
“Kami akan bahas dengan DPRD dan Pak Bupati. Evaluasi APBD ini penting, agar belanja pendidikan tidak terus tertinggal,” tegasnya.
Menurut Dave, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Fakta Lapangan: Ruang Terbatas dan Sarana Minim
Dalam kunjungannya, Dave melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Ia mencatat adanya ruang kelas yang digunakan bersamaan sebagai ruang kantor, yang tentunya tidak ideal dari segi kenyamanan maupun efektivitas pembelajaran.
Selain itu, ketiadaan toilet sekolah menjadi catatan serius lainnya. Kondisi ini sangat tidak selaras dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah di berbagai tingkatan.
“Sekolah seperti ini tidak boleh dibiarkan. Anak-anak kita berhak belajar di tempat yang bersih, aman, dan layak,” ucapnya.
Peringatan bagi Pemerintah Daerah: Fokuskan pada Kebutuhan Nyata
Kritik tajam dari Dave Laksono ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Narasi pembangunan yang terus digelorakan harus dibuktikan dengan hasil konkret, bukan hanya berupa proyek-proyek simbolis yang tak menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Pendidikan adalah fondasi. Kalau ini diabaikan, maka masa depan daerah juga dipertaruhkan,” tutup Dave.
Kunjungan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk menggalang dukungan lebih luas, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari dunia usaha dan masyarakat sipil, agar perbaikan fasilitas pendidikan dasar benar-benar terwujud di Kabupaten Cirebon.
