Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Isu Pinjaman Rp2 Triliun Pemprov Jabar, Begini Penjelasannya
adainfo.id – Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rencana pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kepada Bank BJB senilai Rp2 triliun hingga saat ini masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ramainya pembahasan di publik mengenai kemungkinan Pemprov Jabar mengambil pinjaman dari bank daerah tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah masih melakukan analisis serta mengevaluasi berbagai opsi pembiayaan lain sebelum menentukan langkah yang akan diambil.
Menurutnya, pembahasan mengenai rencana pinjaman tersebut memang terus menjadi perbincangan, namun belum ada keputusan resmi terkait pengajuan pinjaman.
“Ramai terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai 2 triliun. Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan di akun media sosialnya dikutip Minggu (08/03/2026).
Pemprov Jabar Evaluasi Berbagai Opsi Pembiayaan
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar saat ini masih melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, opsi pinjaman bukan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan kajian agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah masih membuka berbagai kemungkinan solusi lain yang dinilai lebih efektif dan tidak membebani fiskal daerah dalam jangka panjang.
“Kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang. Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat 2 tahun yang lalu itu bisa dibayarkan,” jelasnya.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi yang tengah ditempuh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendanaan tanpa harus mengambil pinjaman baru.
Negosiasi Pembayaran Dana Bagi Hasil
Selain mempertimbangkan opsi pinjaman, Pemprov Jabar juga tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum diterima oleh pemerintah daerah.
Menurut Dedi Mulyadi, terdapat tagihan DBH yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat sejak dua tahun lalu.
PPemprov Jabar berharap pencairan dana tersebut dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam. Semoga saja bisa realisasi segera pembayaran DBH 2 tahun yang lalu yang belum dibayarkan, sehingga kita tidak perlu meminjam,” kata Dedi.
Dengan adanya kemungkinan pencairan DBH tersebut, pemerintah daerah optimistis kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi tanpa harus menambah beban pinjaman baru.
Pemprov Jabar Pastikan Belum Memiliki Utang ke BJB
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa hingga saat ini Pemprov Jabar belum memiliki utang kepada Bank BJB.
Ia meminta masyarakat dan berbagai pihak untuk tidak terlalu khawatir terhadap isu yang berkembang mengenai rencana pinjaman tersebut.
Pemerintah daerah akan selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Setiap langkah yang diambil akan melalui proses evaluasi yang matang agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan fiskal pemerintah daerah.
“Untuk itu santai saja pada semua pihak, karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya hutang ke BJB,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa rencana pinjaman Rp2 triliun yang sempat ramai diperbincangkan masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah.
Pemprov Jabar juga memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif sumber pendanaan yang tersedia guna menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah Jabar.
