Dedi Mulyadi Lakukan Cara Ini untuk Kelola Keuangan Jabar di Tengah Tekanan Fiskal
adainfo.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang ia sebut sebagai langkah untuk menghadapi tekanan fiskal serta tunggakan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp3,8 triliun.
Dalam situasi tersebut, Dedi menilai pemerintah daerah harus berani mengambil langkah-langkah efisiensi yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan pola birokrasi konvensional.
Menurutnya, efisiensi birokrasi dan pembangunan berbasis karakter menjadi dua hal utama yang perlu diperkuat agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga.
Dedi mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia jarang mengadakan rapat formal atau menghabiskan waktu bekerja di ruang kantor.
Baginya, aktivitas yang terlalu berfokus pada pekerjaan administratif di dalam ruangan tidak selalu menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
Ia menilai penggunaan ruang kantor berpendingin udara serta konsumsi listrik harian yang tinggi merupakan bentuk inefisiensi anggaran apabila tidak disertai dengan hasil kerja yang nyata di lapangan.
“Gubernurnya enggak pernah ngantor, enggak pernah rapat. Bagi saya, duduk di ruangan ber-AC itu inefisien. Saya lebih memilih berjalan di pematang sawah menyelesaikan masalah petani atau di pinggir jalan membantu ojek online,” papar Dedi dikutip Selasa (10/03/2026).
Pendekatan tersebut menurutnya memberikan kesempatan bagi pemimpin daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta memahami permasalahan yang dihadapi di tingkat akar rumput.
Kebijakan WFH Dinilai Hemat Anggaran
Selain mengurangi aktivitas rapat formal di kantor, Dedi juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebut kebijakan tersebut justru memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran operasional pemerintah daerah.
Menurutnya, dengan berkurangnya aktivitas di kantor, sejumlah biaya operasional seperti listrik, air, hingga layanan internet dapat ditekan secara signifikan.
Langkah tersebut juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah karena pekerjaan dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa harus selalu berada di kantor.
Dedi menilai bahwa birokrasi modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan cara kerja.
Terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Belajar dari Efisiensi Iran
Dedi juga menyinggung contoh efisiensi yang menurutnya dapat dipelajari dari negara lain, termasuk Iran.
Ia menilai Iran mampu bertahan dalam tekanan embargo internasional selama puluhan tahun karena pemerintahnya menerapkan prinsip efisiensi serta kesederhanaan dalam pengelolaan negara.
Menurutnya, Iran dengan anggaran negara yang terbatas tetap mampu menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi masyarakatnya.
Selain itu, negara tersebut juga berhasil mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri melalui investasi pada riset dan pengembangan sains.
“Kenapa Iran bisa bertahan? Karena pemerintahnya efisien dan ulamanya sederhana. Mereka bisa bikin drone mutakhir dan memperkuat armada perang dengan biaya yang relatif kecil karena mereka memproduksi sendiri dan fokus pada riset sains,” tuturnya.
Pendekatan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci kemandirian sebuah negara.
Kebijakan Tunda Pembayaran BPJS
Dedi juga menjelaskan kebijakan yang sempat menuai kontroversi, yakni penundaan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut diambil agar dana yang tersedia dapat langsung dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ia memilih mengalokasikan dana tersebut untuk menjamin pengobatan gratis bagi seluruh warga Jawa Barat yang menjalani perawatan di kelas 3 rumah sakit.
Skema tersebut dilakukan melalui kerja sama langsung antara pemerintah daerah dan rumah sakit.
“Kami membayar langsung ke rumah sakit untuk orang yang sakit. Kami tidak mau membayar komponen birokrasi BPJS yang besar, seperti gaji direktur, komisaris, atau kantor kanwil. Yang kita utamakan adalah keselamatan warga,” bebernya.
Pendekatan tersebut memungkinkan anggaran pemerintah digunakan secara lebih efisien karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tekankan Pentingnya Kemandirian Daerah
Selain membahas efisiensi anggaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya menjaga kemandirian daerah melalui desentralisasi serta keberagaman potensi lokal.
Ia menilai Indonesia memiliki kekuatan besar dalam keberagaman budaya, sumber daya alam, serta produk daerah yang berbeda-beda.
Menurutnya, penyeragaman komoditas atau kebijakan pembangunan di seluruh wilayah justru berpotensi melemahkan ketahanan nasional.
Setiap daerah seharusnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi lokal sesuai karakter wilayahnya masing-masing.
“Keanekaragaman warna dan cara berpikir adalah sistem pertahanan yang kuat. Masalah di Jakarta tidak akan melumpuhkan daerah jika otonomi dan kemandirian manusianya berjalan dengan baik,” tukasnya.
Keberagaman tersebut justru dinilai menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk bertahan dalam berbagai tantangan ekonomi maupun geopolitik yang mungkin terjadi di masa depan.
