DEN Ajukan Empat Pilar Utama Transformasi Ekonomi Indonesia
adainfo.id – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi adalah elemen kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia memaparkan empat pilar digitalisasi utama yang telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara.
Empat Pilar Digitalisasi Utama
1. Optimalisasi Penerimaan Negara
Langkah pertama melibatkan implementasi sistem digital seperti Core Tax untuk pengelolaan pajak dan SIMBARA untuk penerimaan sektor mineral dan batu bara. Teknologi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan negara.
“Dengan sistem ini, pengelolaan pajak dan royalti akan lebih jelas. Apakah seseorang sudah membayar pajak atau belum, akan langsung terlihat melalui sistem digital,” kata Luhut.
2. Efisiensi Belanja Negara
Pemerintah telah memperbarui sistem e-catalogue versi 6.0, yang mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Dengan digitalisasi ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien dan transparan, mengurangi potensi kecurangan atau penyimpangan.
3. Kemudahan Pelayanan Publik
Digitalisasi di sektor pelayanan publik meliputi administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Layanan berbasis teknologi ini dirancang untuk mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan memberikan pengalaman yang lebih efisien bagi masyarakat.
Luhut mencontohkan bagaimana integrasi data berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi, terutama dalam pengawasan impor barang. Sistem ini secara otomatis memberikan izin jika data yang dimasukkan valid, sementara data yang tidak sesuai akan ditolak dan diperiksa lebih lanjut.
“Kalau datanya tidak valid, sistem akan memblokir. Kalau ditemukan pelanggaran, perusahaan yang bersangkutan bisa diblokir sehingga operasionalnya terhenti,” ujarnya.
4. Kemudahan Berusaha
Digitalisasi juga mencakup penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi.
Peningkatan ini akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), sekaligus menarik lebih banyak investasi asing langsung. Sistem OSS yang diperbarui nantinya akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk mendukung transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Dampak Langsung pada Pelayanan Publik dan Kepatuhan Pajak
Luhut menjelaskan bahwa penerapan teknologi ini akan berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pengurusan dokumen seperti paspor dan izin usaha.
“Kamu ngurus pasportmu tidak bisa kalau belum bayar pajak. Nanti lebih jauh lagi, kalau mau memperbarui izin usaha, itu juga gak bisa kalau ada kewajiban yang belum dilunasi,” tegas Luhut.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat akan terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak dan administratif lainnya.
Visi Transparansi untuk Indonesia
Luhut menekankan bahwa sistem digital berbasis AI dan big data yang sedang dibangun bertujuan menjadikan Indonesia lebih transparan dan efisien di masa depan.
“Indonesia akan berubah menjadi negara yang lebih transparan. Semua proses akan diawasi dengan teknologi yang kita miliki, termasuk AI dan big data,” tutupnya.
Harapan Besar Transformasi Digital
Dengan empat pilar ini, Pemerintah Indonesia optimis dapat mencapai transformasi ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan kompetitif. Digitalisasi akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.
