Digitalisasi Bikin Belanja di Pasar Tradisional Makin Mudah dan Efisien

adainfo.id – Langkah modernisasi pasar tradisional terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung, menegaskan bahwa program digitalisasi pasar yang tengah dijalankan telah membawa perubahan signifikan dalam cara warga bertransaksi di pasar-pasar tradisional.

Menurut Pramono, penerapan sistem pembayaran digital bukan hanya memudahkan proses jual beli, tetapi juga turut meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.

Peredaran uang tunai yang menurun di lingkungan pasar disebut berdampak langsung terhadap menurunnya tindak kriminal seperti pencurian dan pencopetan.

“Ketika saya menggagas digitalisasi di pasar, salah satu hal utama adalah membuat masyarakat lebih mudah berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. Sekarang secara signifikan terjadi pengurangan orang yang membawa uang cash,” terang Pramono dikutip Minggu (26/10/2025).

Program digitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi layanan publik yang berbasis teknologi dan keuangan inklusif.

Tujuannya tidak hanya memodernisasi sistem perdagangan rakyat, tetapi juga menciptakan pasar yang aman, efisien, dan sesuai dengan tren ekonomi digital nasional.

Efisiensi Transaksi dan Keamanan Masyarakat

Pramono menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir Pemprov DKI Jakarta fokus memperkuat infrastruktur digital di berbagai lini layanan masyarakat, termasuk sektor perdagangan tradisional.

Selain itu, Pramono menilai pasar merupakan tempat strategis untuk membangun budaya transaksi digital yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Ketika transaksi lebih cepat dan aman, perputaran ekonomi juga meningkat.

Lebih lanjut, Pramono menuturkan bahwa transaksi digital telah terbukti meminimalkan potensi kehilangan uang dan mengurangi risiko kejahatan di kawasan pasar.

Sebab, masyarakat kini bisa berbelanja hanya dengan menggunakan aplikasi pembayaran atau QRIS melalui ponsel mereka.

“Itulah yang kita inginkan di Jakarta membangun sistem yang bisa berjalan secara berkelanjutan,” papar Pramono.

Dengan sistem nontunai yang kian berkembang, pedagang pasar juga merasakan manfaatnya.

Selain memudahkan pencatatan keuangan, mereka kini dapat memantau transaksi harian dengan lebih transparan melalui aplikasi keuangan yang terhubung langsung dengan rekening perbankan.

Kolaborasi Pemerintah dan Perbankan

Untuk memastikan program digitalisasi pasar berjalan maksimal, Pemprov DKI Jakarta menggandeng sejumlah lembaga perbankan nasional.

Salah satu mitra utama yang berperan aktif dalam pengembangan sistem pembayaran nontunai adalah Bank Indonesia (BI).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengapresiasi inisiatif Gubernur Pramono dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Tim ini disebut menjadi kunci sukses dalam mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan rakyat.

“Ini ide luar biasa dari Pak Gubernur. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas penerapan digitalisasi pasar di tahun depan,” tandas Iwan.

Menurut Iwan, kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku pasar sangat penting agar seluruh ekosistem pembayaran nontunai dapat terintegrasi dengan baik.

Melalui TP2DD, pihaknya juga berencana memperluas akses pembayaran digital hingga ke pasar-pasar lingkungan dan sentra UMKM di seluruh Jakarta.

Dampak Ekonomi dan Sosial Digitalisasi Pasar

Program digitalisasi pasar yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial di kalangan masyarakat.

Banyak pedagang kecil yang sebelumnya belum mengenal teknologi finansial kini mulai beradaptasi dan merasakan manfaat langsung dari sistem tersebut.

Penerapan sistem nontunai membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan aktivitas ekonomi di pasar.

Data transaksi digital yang terekam secara otomatis juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data yang lebih akurat.

Selain itu, kehadiran sistem pembayaran digital memperluas peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses layanan perbankan formal.

Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan modal, asuransi usaha, serta layanan keuangan lainnya yang sebelumnya sulit dijangkau.

Peningkatan literasi digital di kalangan pedagang dan konsumen juga menjadi fokus utama pemerintah.

Melalui pelatihan dan sosialisasi, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat bertransaksi dengan aman, mudah, dan cepat di pasar tradisional yang kini semakin modern.

Program ini sejalan dengan visi besar Jakarta sebagai kota global yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi digital.

Dengan langkah tersebut, Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi barometer pembangunan ekonomi.

Akan tetapi juga contoh nyata kota yang berhasil menyeimbangkan modernisasi dengan pemberdayaan masyarakat akar rumput.