DPR Desak Pemerintah Segera Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
adainfo.id – Program bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret 2026 dinilai sangat dinantikan oleh 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang identik dengan kenaikan kebutuhan pokok.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa kehadiran bantuan berupa 20 kilogram beras serta 4 liter minyak goreng untuk dua bulan sekaligus akan sangat membantu jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjaga daya beli.
Alex meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk tidak lagi menunda penyaluran bantuan yang sebelumnya telah diputuskan dalam forum resmi pemerintah.
“Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026 ini,” ucap Alex dikutip Jumat (27/02/2026).
Desakan tersebut muncul karena hingga akhir Februari, bantuan yang sudah diputuskan dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari 2026 di Jakarta belum juga cair ke masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan menyepakati bahwa penyaluran bantuan pangan dilakukan dalam satu kali distribusi untuk alokasi dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026.
Skema Penyaluran Dua Bulan Sekaligus
Dalam kesepakatan rapat HLM TPIP, pemerintah memutuskan penyaluran dilakukan sekaligus guna mempercepat dampak stabilisasi harga menjelang Ramadan.
Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, sehingga total selama dua bulan mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Jumlah penerima juga diperluas dengan menyasar masyarakat desil I hingga IV, serupa dengan penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
“Beras seberat 10 Kg beserta minyak goreng 2 liter per bulan itu, tentunya akan mampu meredam gejolak harga di bulan Ramadhan, terlebih hari raya Idulfitri makin dekat,” beber Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dengan pola distribusi dua bulan sekaligus, pemerintah berharap tekanan harga bahan pokok dapat ditekan lebih cepat, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat menjelang puncak konsumsi tahunan.
33,2 Juta KPM Menanti Kepastian
Alex menegaskan bahwa bantuan pangan 2026 sangat dinanti jutaan keluarga penerima manfaat.
Ia meminta agar pemerintah tidak membuat masyarakat menunggu terlalu lama.
“Bantuan pangan ini, tentunya sangat ditunggu calon penerima. Jangan biarkan KPM menunggu janji pemerintah dalam waktu lama,” tuturnya.
Jumlah KPM tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan.
Pemerintah memperluas cakupan hingga 81,9 persen dibanding program sebelumnya yang menyasar 18,2 juta KPM setiap bulan.
Dengan perluasan tersebut, total penerima mencapai 33,2 juta keluarga.
Perluasan ini menjadi sinyal bahwa bantuan pangan tidak hanya berfungsi sebagai bantalan sosial, tetapi juga instrumen pengendali inflasi pangan nasional.
Stok Beras dan Minyak Goreng Disebut Aman
Dalam pelaksanaan program ini, Perum Bulog mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan.
Secara kuantitas, untuk distribusi dua bulan sekaligus, Bulog akan mengeluarkan stok beras sebanyak 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.
Angka tersebut menunjukkan kesiapan logistik dalam skala besar.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk mendukung program pro-rakyat tersebut.
Menurut Alex, ketersediaan stok yang memadai seharusnya menjadi alasan kuat agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi.
Ia menilai, percepatan penyaluran akan memberi efek langsung terhadap stabilitas harga sembako di pasar.
Peran Strategis dalam Pengendalian Inflasi
Bantuan pangan beras dan minyak goreng 2026 diposisikan sebagai instrumen pengendali inflasi.
Terutama pada kelompok volatile food yang kerap menyumbang tekanan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Alex menyebut program ini penting untuk menjaga stabilitas harga sembako, membantu kebutuhan KPM selama Ramadan dan Idulfitri, serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.
Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi bantuan pangan mampu meredam lonjakan harga di pasar tradisional maupun ritel modern.
Distribusi langsung ke rumah tangga berpendapatan rendah membuat konsumsi tetap terjaga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fluktuasi harga pasar.
Evaluasi Program Tahun Sebelumnya
Sebagai informasi, program bantuan pangan yang dilaksanakan Bapanas bersama Bulog pada 2025 digelar dalam dua tahap.
Tahap pertama dengan alokasi Juni dan Juli berupa bantuan beras 10 kilogram setiap bulan kepada 18,2 juta KPM.
Selanjutnya, pada alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan paket bantuan 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama setiap bulannya.
Skema tersebut dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng, terutama di tengah tekanan global terhadap komoditas pangan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan implikasi positif program bantuan pangan beras terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional.
BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen.
Angka ini menurun 0,33 persen dibanding Maret 2023, serta turun 0,54 persen poin dibanding September 2022.
Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi sosial pemerintah, termasuk bantuan pangan beras yang berkontribusi langsung terhadap pengeluaran rumah tangga miskin.
Dengan cakupan penerima yang lebih luas pada 2026, bantuan pangan diharapkan mampu memberikan efek ganda, yakni menjaga stabilitas harga sekaligus menekan potensi kenaikan angka kemiskinan di tengah dinamika ekonomi global.
Program bantuan pangan 2026 kini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan tepat waktu oleh 33,2 juta keluarga penerima di seluruh Indonesia.
