DPR Soroti Dampak Bencana, Infrastruktur dan Pertanian Diminta Jadi Prioritas Pemulihan
adainfo.id – Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat memicu keprihatinan berbagai pihak.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan nasional pascabencana.
Menurut Rahmat, dampak bencana yang terjadi tidak hanya merusak fasilitas umum.
Akam tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Rahmat mengungkapkan bahwa bencana alam tersebut menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dasar.
Ratusan jembatan dan ruas jalan dilaporkan rusak, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
“Bapak Presiden yang kami hormati, ratusan infrastruktur jembatan dan jalan rusak akibat bencana ini. Selain itu, sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor,” ujar Rahmat, dikutip Selasa (06/01/2026).
Ia menambahkan, kerusakan infrastruktur memperparah kondisi ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada akses jalan dan irigasi.
Sawah Tertimbun Lumpur, Petani Terancam Kehilangan Penghidupan
Selain infrastruktur, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak.
Rahmat menyebutkan, ratusan ribu hektare sawah kini terkendala untuk digarap karena tertutup lumpur dan material longsor.
Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan, mengingat sawah merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga petani di Sumatera Barat.
“Hati saya terenyuh melihat hamparan sawah yang kini tertutup lumpur. Bagi saudara-saudara kita, sawah bukan sekadar lahan, tapi tumpuan hidup keluarga,” terangnya.
Rahmat menilai, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk membantu petani yang kehilangan mata pencaharian sementara akibat kerusakan lahan pertanian.
Ia mendorong adanya skema bantuan berupa subsidi, bantuan langsung, maupun penyediaan pekerjaan alternatif selama masa pemulihan berlangsung.
“Kita dorong program subsidi dan solusi pekerjaan alternatif selama masa pemulihan ini. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas kita adalah bagaimana para petani bisa kembali berdaya,” jelasnya.
Kerugian Bencana Bersifat Fisik dan Ekonomi
Lebih lanjut, Rahmat menyoroti bahwa kerugian akibat bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat.
Terhentinya aktivitas pertanian berpotensi menurunkan pendapatan petani dan memicu persoalan sosial baru jika tidak segera ditangani.
Oleh karena itu, ia menilai pendekatan pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara berimbang.
Rahmat mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk penanganan bencana di berbagai daerah.
Ia berharap anggaran tersebut dapat dialokasikan secara tepat sasaran, khususnya untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di Sumatera Barat.
“Mudah-mudahan, insya Allah, anggaran ini menyasar program-program yang menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.
Rahmat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan Sumatera Barat.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sumatera Barat akan segera pulih. Mohon doa dan dukungannya,” tukasnya.
Ia optimistis, dengan komitmen bersama dan kebijakan yang tepat, masyarakat Sumatera Barat dapat bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik pascabencana.
