DPRD Depok Bahas Raperda RPJMD 2025, Fraksi PKS Tekankan Mitigasi Banjir
adainfo.id – Persoalan banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Depok menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok yang digelar pada Selasa (15/7/2025).
Salah satu suara yang menonjol datang dari Anggota DPRD Depok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nuryuliani, yang menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Kota Depok 2025–2030.
Dalam penyampaiannya, Nuryuliani menekankan pentingnya penanganan banjir berbasis penataan ruang dan penguatan sistem drainase kawasan.
Warga Sukatani Masih Kebanjiran Saat Hujan Deras
Ia juga mengusulkan agar pembangunan embung di kawasan rawan banjir seperti Sukatani dimasukkan sebagai prioritas utama dalam RPJMD mendatang
“Saya menyampaikan curhatan dari warga di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Sukatani. Mungkin Pak Wakil juga kemarin sudah mengunjungi, bahkan Pak Wali juga. Jadi warga sangat berharap di sana dibangun embung sebagai wadah untuk aliran air,” ujar Nuryuliani, dikutip Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, permasalahan banjir di Sukatani tak kunjung usai, meski sudah dilakukan perbaikan saluran air dan pembangunan waduk skala kecil.
Saat hujan deras, genangan air bisa mencapai ketinggian hingga satu meter.
Sudah Ada Anggaran, Tinggal Realisasi
Nuryuliani menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkot Depok karena telah mengalokasikan anggaran pembangunan embung dalam APBD tahun 2025.
Namun ia menekankan bahwa realisasi di lapangan menjadi kunci penting.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini bisa ditampung dan dijadikan prioritas dalam RPJMD 2025–2030, khususnya terkait pembangunan embung di kawasan rawan banjir,” ucapnya.
Pembangunan Harus Berbasis Mitigasi Bencana
Lebih jauh, Fraksi PKS memandang bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus lebih menekankan pada pendekatan mitigasi bencana.
Termasuk dalam menghadapi risiko banjir yang makin sering terjadi akibat perubahan iklim dan pertumbuhan wilayah yang pesat.
