DPRD Desak Pemkab Cirebon Prioritaskan Anggaran Jalan dan Kesehatan
adainfo.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon agar menyusun anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut infrastruktur jalan dan layanan kesehatan.
Desakan tersebut disampaikan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Senin (4/8/2025), menyusul banyaknya aduan warga terkait kondisi jalan yang rusak parah dan akses layanan kesehatan yang belum merata.
“Penyusunan APBD harus berangkat dari masalah riil di masyarakat. Jalan rusak di mana-mana. Ini menyangkut keselamatan dan roda ekonomi rakyat,” tegas Sophi.
Dari hasil kajian DPRD, diketahui bahwa belanja daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2025 mencapai Rp 4,39 triliun.
Namun, belanja modal hanya Rp 362 miliar, dan dari angka tersebut, alokasi untuk perbaikan jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 170 miliar.
“Anggaran untuk jalan itu masih sangat kecil, padahal kerusakan jalan terjadi hampir di seluruh kecamatan. Seharusnya minimal Rp 300 miliar untuk infrastruktur jalan,” terang politisi perempuan dari PDI Perjuangan tersebut.
DPRD Terima Aspirasi Warga Saat Reses, Infrastruktur Jadi Keluhan Utama
Sophi menyebut bahwa keluhan tentang infrastruktur menjadi suara dominan yang diterima saat agenda reses dan turun ke lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat terus menuntut realisasi janji pembangunan, terutama jalan.
“Dari Greged, Pabuaran, Lemahabang, bahkan Ciledug—semua mengeluhkan hal yang sama. Jalan rusak, rawan kecelakaan, sulit dilalui kendaraan, terutama saat hujan,” jelasnya.
Sophi juga menyinggung pos anggaran untuk kegiatan seremonial dan event-event formal yang menghabiskan banyak dana, namun kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa APBD adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus dialihkan untuk sektor yang benar-benar dibutuhkan.
“APBD bukan untuk pencitraan. Jika kegiatan seremonial tidak terlalu penting, lebih baik realokasi anggarannya untuk jalan dan puskesmas, karena itu menyangkut hak dasar masyarakat,” tandasnya.
DPRD Kawal Ketat APBD 2026: Infrastruktur dan Kesehatan Harus Prioritas
Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Cirebon ini menutup pernyataannya dengan komitmen kuat untuk mengawal APBD 2026 agar berpihak pada rakyat, bukan hanya pada agenda-agenda politik.
“Kami akan dorong di Banggar, bahwa belanja jalan dan kesehatan harus prioritas utama. Jangan sampai rakyat terus jadi korban hanya karena salah perencanaan,” pungkas Sophi.
