DPRD Kabupaten Cirebon Tetap Jalankan Agenda APBD 2026 Meski Gedung Rusak Pascakerusuhan
adainfo.id – Meski gedung DPRD Kabupaten Cirebon sempat dirusak, dijarah, bahkan dibakar oleh sekelompok massa pada Sabtu (30/8/2025), aktivitas kelembagaan tetap berjalan normal. DPRD memutuskan untuk tidak memindahkan lokasi kerja dan tetap fokus menjalankan agenda penting, termasuk pembahasan awal APBD 2026.
Keputusan itu menjadi penegasan bahwa roda pemerintahan daerah tidak boleh terhenti meski kantor perwakilan rakyat tersebut masih dalam tahap pemulihan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan legislatif tidak mengalami gangguan berarti. Agenda rapat komisi, rapat Badan Anggaran (Banggar), hingga rapat paripurna tetap berjalan sesuai jadwal.
“Kerusakan tidak menyentuh fasilitas utama. Meja dan kursi rapat masih bisa digunakan, hanya perangkat pendukung seperti sound system yang perlu diganti. Karena itu, kami tetap fokus pada pembahasan APBD 2026,” ujar Hasan usai Rapat Pimpinan bersama para Ketua Fraksi, Rabu (3/9/2025).
Hasan juga menegaskan, meski ada beberapa kendala teknis, hal itu tidak memengaruhi substansi pembahasan. Menurutnya, pembahasan APBD 2026 merupakan prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Proses Pembersihan dan Pendataan Kerugian
Sejak insiden kerusuhan, perbaikan fisik gedung DPRD sudah dimulai. Fokus awal diarahkan pada ruang-ruang komisi, termasuk Komisi I hingga IV, yang sempat mengalami kerusakan akibat aksi massa.
Menurut Hasan, proses pendataan kerugian masih berlangsung. Beberapa fasilitas kantor dilaporkan rusak berat, sementara sejumlah dokumen penting juga hilang.
“Pendataan masih berlangsung, kemungkinan dua hari lagi baru ada angka pasti. Soal kerugian yang disebut mencapai Rp20 miliar, kami tidak mau berspekulasi. Biarlah hasil final dihitung oleh pihak profesional,” jelas Hasan.
Pihak DPRD menyerahkan sepenuhnya proses audit kerugian kepada tim teknis yang ditunjuk pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan angka kerugian sesuai dengan fakta lapangan, bukan sekadar klaim.
Meskipun kondisi gedung belum sepenuhnya pulih, DPRD Kabupaten Cirebon tetap memprioritaskan agenda pembahasan APBD tahun anggaran 2026. Hasan menegaskan, amanah rakyat harus dijalankan tanpa alasan penundaan.
“Bulan ini krusial untuk penganggaran. Maka rapat-rapat fraksi dan komisi harus tetap berjalan. Tidak ada alasan untuk berhenti,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa semangat anggota DPRD tidak surut menghadapi kondisi sulit. Justru insiden tersebut menjadi pengingat agar wakil rakyat semakin dekat dengan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.
Stabilitas Pemerintahan Daerah Tetap Terjaga
Langkah DPRD Kabupaten Cirebon untuk tetap bekerja dari gedung yang rusak dinilai sebagai sinyal positif bagi stabilitas pemerintahan daerah. Meski insiden kerusuhan meninggalkan luka, aktivitas kelembagaan yang tetap berjalan menunjukkan bahwa sistem politik dan administrasi di daerah tetap terkendali.
“Jangan sampai masyarakat melihat insiden kemarin sebagai alasan pemerintahan tidak berjalan. Kami justru ingin menunjukkan bahwa DPRD hadir dan tetap bekerja,” ujar Hasan.
Dengan sikap ini, DPRD berharap masyarakat tetap tenang serta mendukung proses pemulihan yang sedang berlangsung. Keterlibatan masyarakat juga dianggap penting dalam menjaga kondusivitas agar kerusuhan serupa tidak terulang di masa depan.
Selain memastikan rapat-rapat berjalan, DPRD juga ikut mendorong percepatan pemulihan gedung agar seluruh fasilitas kembali berfungsi optimal. Proses renovasi diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan, namun DPRD memastikan bahwa tidak ada agenda politik maupun legislatif yang ditunda.
Rapat Badan Anggaran yang sedang membahas rancangan APBD 2026 tetap berlangsung sesuai jadwal. DPRD menargetkan pembahasan tuntas sebelum akhir tahun sehingga implementasi program pembangunan 2026 bisa berjalan sesuai perencanaan.
“APBD 2026 adalah instrumen penting untuk pembangunan daerah. Kerusuhan tidak boleh menghalangi kami menuntaskan tanggung jawab ini,” tegas Hasan.
Proses pemulihan gedung DPRD Kabupaten Cirebon juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dinas terkait sudah mengerahkan tenaga untuk membersihkan puing, memperbaiki jaringan listrik, serta mengganti fasilitas yang rusak.
Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap dalang kerusuhan yang menyebabkan kerugian besar pada aset negara. Langkah hukum ini diharapkan memberi efek jera serta menjaga rasa aman masyarakat.
