DPRD Kota Cirebon Dukung Penuh Program Jaka Rara
adainfo.id – Komitmen kuat terhadap pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal ditunjukkan oleh DPRD Kota Cirebon melalui audiensi bersama Paguyuban Jaka Rara Kota Cirebon, yang digelar pada Senin (09/06/2025) di ruang rapat DPRD. Audiensi ini membahas penguatan kelembagaan duta wisata melalui rencana pendirian Yayasan Jaka Rara Cirebon.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, SH, serta tokoh budaya Hj. Garnis Mutiara Shavira, SH, MH, selaku Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) Cirebon. Kehadiran mereka menandakan sinergi lintas sektor untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Udang.
Jaka Rara, Bukan Sekadar Ikon, Tapi Penggerak Sosial
Dalam pernyataannya, Harry menegaskan bahwa keberadaan Jaka Rara Kota Cirebon bukan hanya simbol budaya semata. Menurutnya, paguyuban ini memiliki kekuatan ide dan gagasan yang mengakar hingga ke tingkat kelurahan.
“Jaka Rara ini memiliki ide dan gagasan, bahkan sampai di tingkat setiap kelurahan. Seperti di Argasunya ada pengembangan produk ikat benda, dan di Karyamulya ada potensi wisata Situs Kemandi Angin yang perlu diekspos lebih luas,” ucapnya.
Hal ini mencerminkan bahwa peran duta wisata seharusnya tidak berhenti pada selebrasi pemilihan semata, melainkan dilanjutkan melalui program-program konkret dan berkelanjutan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Yayasan Jaka Rara Cirebon, Langkah Strategis Menuju Kelembagaan Mandiri
Untuk memperkuat peran tersebut, DPRD mendukung penuh rencana pembentukan Yayasan Jaka Rara Cirebon, yang nantinya berada di bawah pembinaan Dinas Pariwisata Kota Cirebon. Yayasan ini dirancang untuk mengelola operasional dan anggaran secara mandiri, namun tetap berada dalam jalur koordinasi resmi.
“Yayasan ini nantinya akan mengelola anggaran rumah tangga Jaka Rara secara mandiri, namun tetap dalam koordinasi dengan dinas. Ini langkah yang baik untuk penguatan kelembagaan,” ujar Harry.
Kehadiran yayasan juga dipandang sebagai upaya sistematis untuk memastikan kesinambungan peran Jaka Rara, baik dalam menggerakkan promosi wisata maupun menjembatani pelaku UMKM di daerah.
Sinergi dengan Program DPRD: Legalitas UMKM Jadi Prioritas
Dalam audiensi tersebut, Harry menambahkan bahwa DPRD memiliki agenda penting dalam mendorong legalitas dan pembentukan badan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Cirebon. Program ini dinilai sangat sejalan dengan misi Jaka Rara sebagai duta yang menjembatani berbagai potensi daerah ke level lebih tinggi.
“Jika program ini disosialisasikan oleh Jaka Rara ke masyarakat, hasilnya tentu akan lebih optimal. Mereka memiliki daya tarik dan kedekatan tersendiri di mata publik,” tambahnya.
Dengan begitu, duta wisata tidak hanya menjadi wajah promosi, tetapi juga agen perubahan dan pemberdayaan.
Sementara itu, Pembina Paguyuban Jaka Rara Cirebon, Imam Fachrul Rozi, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari konsolidasi program jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kesinambungan peran duta wisata di luar momen pemilihan.
“Tujuan kami adalah agar kegiatan Jaka Rara tidak berhenti hanya sampai pemilihan saja. Kami ingin tetap hadir dan berkontribusi langsung ke masyarakat,” tegas Imam.
Ia berharap, dengan dukungan legislatif dan eksekutif, eksistensi Jaka Rara dapat semakin kokoh sebagai lembaga non-formal yang relevan, produktif, dan berdampak nyata.
