Efisiensi Anggaran Pemkab Cirebon Ancam Nasib Ribuan Pekerja Hotel dan Restoran

adainfo.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sejak awal tahun 2025 mulai menunjukkan dampak serius terhadap sektor riil, terutama pada industri perhotelan dan restoran. Lebih dari 1.000 pekerja terpaksa dirumahkan, dan pendapatan usaha anjlok hingga 90 persen.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen aktivitas hotel dan restoran sebelumnya disokong oleh belanja anggaran pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Sebelum efisiensi, kegiatan dinas menyumbang lebih dari separuh omzet kami. Sekarang hampir semuanya berhenti,” kata Ida dalam keterangannya, Kamis (12/06/2025).

Omzet Anjlok, Ribuan Pekerja Dirumahkan Tanpa Upah

Menurut data PHRI, lebih dari 1.000 tenaga kerja di hotel dan restoran kini berada dalam status dirumahkan. Mereka tidak secara resmi di-PHK, namun juga tidak menerima penghasilan tetap.

Ida menegaskan bahwa penurunan omzet hingga 90 persen ini tidak hanya terjadi di Cirebon, tapi juga di sejumlah wilayah lain yang menerapkan efisiensi anggaran secara ketat.

“Kami berharap wacana dari Kemendagri yang memperbolehkan lagi kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran bisa segera diimplementasikan di daerah,” ujar Ida.

Ketergantungan Tinggi Terhadap Belanja Pemerintah

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, membenarkan bahwa kondisi saat ini sudah mengarah ke persoalan ketenagakerjaan yang lebih luas.

“Secara administratif belum ada laporan PHK massal, tapi status ‘dirumahkan’ ini bisa berubah sewaktu-waktu menjadi PHK jika situasi tidak membaik,” jelas Novi.

Realitas ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi sektor jasa di Cirebon terhadap anggaran kegiatan Pemkab. Ketika rapat, bimbingan teknis, dan forum-forum pemerintahan dihentikan, pendapatan pelaku usaha langsung kolaps.

Sektor Swasta Murni Belum Menjadi Penyangga Ekonomi

Krisis yang terjadi juga memperlihatkan bahwa sektor swasta non-pemerintah, seperti pariwisata reguler, event korporasi, dan perjalanan bisnis independen, belum mampu menjadi penopang utama keberlangsungan bisnis hotel dan restoran.

“Ini menjadi alarm bahwa model bisnis yang terlalu tergantung pada anggaran negara sangat rapuh terhadap perubahan fiskal,” kata seorang pengamat ekonomi lokal.

Para pelaku usaha kini berada dalam situasi menunggu, berharap ada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri, agar kegiatan dinas di hotel dan restoran bisa kembali dilaksanakan.

Dorongan Diversifikasi dan Kolaborasi Sektor Swasta

Krisis ini membuka peluang sekaligus tantangan untuk melakukan reorientasi bisnis di sektor perhotelan dan restoran. PHRI dan pengusaha lokal diimbau agar mulai:

• Mengembangkan promosi wisata Cirebon secara aktif

• Menggelar event swasta dan komunitas

• Bermitra dengan pelaku industri kreatif, UMKM, dan digital

• Membangun paket wisata budaya dan religi berbasis komunitas

• Menggarap pasar keluarga, peziarah, dan pelancong lokal

“Cirebon punya potensi wisata yang kaya, baik kuliner, religi, maupun sejarah. Tinggal bagaimana pelaku usaha bisa menangkap peluang dan mengurangi ketergantungan pada APBD,” ujar pengamat pariwisata.

Nasib Pekerja di Tangan Kebijakan Daerah dan Strategi Pemulihan

Saat ini, nasib ribuan pekerja hotel dan restoran bergantung pada arah kebijakan Pemkab dan respon dunia usaha lokal. Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja sebagai resepsionis, room attendant, cook helper, dan waiters kini hidup dalam ketidakpastian.

Ketiadaan pemasukan membuat mereka beralih profesi sementara sebagai pekerja serabutan, ojek online, hingga buruh harian lepas.

“Kami butuh solusi. Jika tidak ada pekerjaan tetap, kami tak bisa bertahan lama,” kata salah satu pekerja hotel yang dirumahkan.

Langkah Strategis Diperlukan untuk Menyeimbangkan Ekonomi Daerah

Penguatan sektor swasta dan diversifikasi sumber pendapatan daerah harus menjadi prioritas ke depan. Pemerintah daerah, bersama dinas pariwisata, dinas UMKM, dan instansi terkait, didorong untuk:

• Mengeluarkan stimulus atau subsidi sementara untuk sektor terdampak

• Mendorong promosi destinasi wisata berbasis digital

• Membuka pelatihan ulang dan alih keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan

• Mengadakan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas pasar lokal

Jika tidak ada intervensi atau transformasi, maka krisis ekonomi mikro akibat efisiensi anggaran bisa menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan.