Forum Lembaga 3 Kecamatan Desak Percepatan Normalisasi Sungai Singaraja
adainfo.id – Forum Lembaga yang terdiri dari perwakilan masyarakat di Kecamatan Lemahabang, Astanajapura, dan Pangenan, Kabupaten Cirebon, kembali menguatkan desakan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) agar segera melakukan normalisasi terhadap Sungai Singaraja.
Sungai yang melintasi wilayah padat penduduk ini kini menjadi perhatian serius karena kondisinya yang semakin memprihatinkan.
Dalam pernyataannya pada Rabu (2/7/2025), Ketua Forum, Syafii, menyampaikan bahwa pasca-audiensi antara forum dan BBWS Cimancis yang juga dihadiri tokoh masyarakat, pihaknya masih menunggu langkah konkret dari pemerintah.
Ia menyatakan bahwa sedimentasi yang terjadi di sepanjang Sungai Singaraja sudah sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan potensi banjir setiap musim hujan.
“Kami sudah menyampaikan keresahan warga soal sedimentasi dan penyempitan Sungai Singaraja. Pihak BBWS katanya akan menyurati Pemkab untuk meminta bantuan alat berat karena alat milik BBWS terbatas, terutama untuk area yang sulit dijangkau,” jelas Syafii.
Sungai Singaraja dan Ancaman Banjir
Sungai Singaraja selama ini menjadi jalur utama aliran air di bagian timur Kabupaten Cirebon. Sayangnya, kurangnya perawatan dan dangkalnya dasar sungai membuat air meluap ke permukiman warga saat musim hujan tiba.
Banjir bukan hanya menyebabkan kerusakan rumah warga, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan akibat buruknya sanitasi.
Wilayah terdampak tersebar di sepanjang bantaran sungai, terutama di desa-desa yang menjadi pusat kegiatan pertanian dan perikanan warga. Bila normalisasi tidak segera dilakukan, dampak ekonominya dikhawatirkan akan semakin besar.
Komitmen Pemerintah Ditunggu Warga
Sebelumnya, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan, sudah sempat menyatakan dukungannya terhadap rencana normalisasi tersebut.
Dalam pernyataannya, Agus mengapresiasi inisiatif BBWS Cimancis dan menyebut pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut yang dirasakan masyarakat secara langsung. Syafii menyebut bahwa kecepatan respons dari pemerintah sangat menentukan keberhasilan normalisasi ini.
“Kami mendesak agar pemda segera menanggapi surat dari BBWS. Ini demi kemaslahatan masyarakat. Selain pengerukan, pembangunan senderan juga penting untuk jangka panjang,” ucapnya tegas.
BBWS Cimancis Sudah Kirim Surat ke Bupati Cirebon
Kepala BBWS Cimancis, Dwi Agus Kuncoro, membenarkan bahwa pihaknya sudah mengirim surat resmi kepada Bupati Cirebon pada Kamis pekan lalu.
Surat tersebut berisi permohonan bantuan pengadaan alat berat, khususnya jenis amfibi, yang dapat menjangkau area sungai yang sulit diakses.
“Surat sudah kami kirimkan ke Bupati Cirebon hari Kamis kemarin. Tapi memang sampai sekarang belum ada jawaban. Kalau akses ke sungai masih terkendala, kami rencanakan pengerjaan bertahap, dimulai dari area yang memungkinkan,” ujarnya.
Menurut Dwi, keterbatasan alat BBWS menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek normalisasi ini. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pemkab sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengerjaan fisik di lapangan.
Harapan dan Kekhawatiran Masyarakat
Warga di sepanjang bantaran Sungai Singaraja merasa prihatin sekaligus waswas. Beberapa desa sudah mencatat kerugian akibat banjir dalam tiga tahun terakhir.
Mereka juga khawatir jika pengerukan kembali molor, maka musim hujan di akhir tahun akan kembali membawa bencana.
Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Astanajapura, Jaenal, menyatakan bahwa masyarakat siap mendukung pengerukan dengan swadaya tenaga dan logistik.
“Kami siap bantu. Tapi tolong juga pemerintah cepat tanggap. Ini bukan hanya soal sungai, tapi soal keselamatan ribuan warga,” katanya.
Jaenal menyebut bahwa sinyal positif dari BBWS Cimancis sudah menjadi titik terang, tetapi semua pihak sekarang menunggu komitmen dan kesiapan pemerintah daerah.
Masalah normalisasi sungai bukan hanya teknis, tetapi juga politis dan administratif. Perlu ada integrasi antara anggaran BBWS, Pemkab, dan mungkin juga dukungan dari provinsi agar proyek bisa dilaksanakan secara menyeluruh, tidak tambal sulam.
Ketiadaan alat berat yang sesuai jenis medan membuat pekerjaan lapangan tersendat. Jika alat berat amfibi tidak segera disediakan, normalisasi hanya bisa dilakukan di area permukaan dangkal dan mudah dijangkau.
Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), wilayah Sungai Singaraja sudah masuk dalam kategori prioritas penanganan infrastruktur lingkungan. Namun, realisasi di lapangan masih minim, sehingga mendorong munculnya tuntutan publik.
