Fraksi Gerindra Depok Dorong Sinergi Multi Pihak dalam Penguatan Ekonomi Warga
adainfo.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (7/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto, menyampaikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah dan penurunan angka kemiskinan.
Namun juga menekankan masih adanya ketimpangan sosial yang perlu ditangani secara serius.
Apresiasi PAD dan Dorongan Optimalisasi Sumber Pendapatan Baru
Gerry menerangkan, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui target, meskipun masih dominan dari dana transfer pusat.
Fraksi Gerindra, kata Gerry, menilai bahwa penguatan sektor pajak daerah, terutama pajak digital dan sektor informal, adalah langkah penting untuk mendukung ekonomi yang inklusif dan mandiri.
“Penguatan sektor pajak daerah dan perluasan sektor informal adalah kunci untuk mendukung inklusi ekonomi yang lebih merata,” ujar Gerry.
Selain itu, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal juga menjadi catatan penting dalam menggenjot PAD secara berkelanjutan.
Belanja Operasi Dominan, Fraksi Gerindra Minta Prioritaskan Belanja Modal
Gerry menjelaskan, Fraksi Gerindra juga menyoroti postur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai.
Lalu, mendorong agar Pemkot Depok lebih fokus pada belanja modal, yang dapat memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek strategis.
“Efisiensi belanja harus terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan pemanfaatan anggaran yang lebih produktif,” tegasnya.
Soroti Ketimpangan Sosial dan Indeks Gini Kota Depok
Selain itu, Gerry menyampaikan, Fraksi Gerindra menyoroti tingginya indeks Gini di Kota Depok yang mencapai 0,402, yang mencerminkan tingkat kesenjangan ekonomi yang perlu diintervensi secara serius, meski angka kemiskinan telah turun sebesar 2,38%.
“Kami mendorong program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung inklusi ekonomi,” lanjut Gerry.
Kritik Perencanaan Teknis Infrastruktur dan Keterlibatan Masyarakat
Dalam aspek infrastruktur, Gerindra menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang dan berbasis data kebutuhan riil.
Partisipasi publik juga dianggap vital dalam proses perencanaan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga.
“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Gerry.
Mendorong Transparansi dan Kanal Aduan Publik yang Efektif
Fraksi Gerindra juga meminta Pemkot Depok untuk memperkuat keterbukaan informasi dan kanal aduan publik.
Hal tersebut guna meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
“Dengan partisipasi publik yang lebih besar, kami yakin program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Peringatan untuk Reformasi APBD yang Lebih Efisien dan Berpihak ke Publik
Gerindra menilai bahwa meskipun APBD 2024 menunjukkan sejumlah capaian positif, masih banyak ruang untuk perbaikan.
Terutama dalam hal efisiensi belanja, prioritas anggaran, dan penguatan PAD melalui inovasi.
“Kami berharap pembahasan Raperda ini menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Gerry.
Kolaborasi dan Semangat Jadi Kunci Masa Depan Depok
Menutup pandangan Fraksinya, Gerry mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya semangat kerja keras untuk mengejar ketertinggalan.
“Kolaborasi dan semangat kerja keras adalah kunci untuk mewujudkan Depok yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Gerry.
