Gagal Lagi, Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Cirebon Timur Kecewa
adainfo.id – Harapan masyarakat Kecamatan Pabuaran dan Gebang, Kabupaten Cirebon, untuk menikmati akses jalan yang layak pada bulan Juli 2025 kembali harus kandas. Janji pembangunan jalan yang berkali-kali digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon kini terbukti hanya sekadar retorika tanpa tindak lanjut nyata.
Sampai pekan kedua bulan ini, tidak ada tanda-tanda pengerjaan dimulai, bahkan papan proyek pun tak terlihat di lokasi yang dijanjikan.
Warga dari dua kecamatan tersebut mulai merasakan frustrasi mendalam. Kekecewaan telah berubah menjadi amarah, karena setiap tahun mereka mendengar janji serupa namun hasilnya nihil.
Jalan rusak yang membentang di wilayah mereka terus menjadi momok yang membahayakan keselamatan dan memperlambat laju perekonomian lokal.
Kritik Tajam Tokoh Masyarakat Cirebon Timur
Sorotan tajam datang dari tokoh masyarakat Cirebon Timur, R. Hamzaiya S. Hum. Ia menyampaikan kecamannya terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilainya gagal memahami urgensi dan kebutuhan mendasar rakyat. Dalam wawancara eksklusif, Hamzaiya tidak ragu menyebut janji-janji pembangunan jalan sebagai bentuk kebohongan publik yang sistematis.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon selalu memberikan harapan kosong kepada masyarakat Cirebon. Ketika ditanya, mereka berkelit dengan dalih teknis seperti proses lelang dan regulasi. Tapi sudah bertahun-tahun, apa yang terjadi? Jalan tetap hancur, janji tinggal angan,” ujarnya lantang.
Ia menekankan bahwa proyek perbaikan jalan bukanlah sekadar kegiatan konstruksi biasa, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan Tak Kunjung Usai
Masalah perbaikan infrastruktur jalan di wilayah ini telah menjadi isu kronis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Warga menyebut jalan utama penghubung antarkecamatan yang rusak parah itu tak hanya memperlambat distribusi hasil tani dan komoditas lainnya, tetapi juga kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
Sebagian warga bahkan menyebut kondisi jalan tersebut layaknya kubangan kerbau, penuh lubang besar dan genangan air saat musim hujan tiba. Kendaraan roda dua sering tergelincir, sementara kendaraan roda empat terpaksa melambat drastis untuk menghindari kerusakan mesin.
Lempar Tanggung Jawab dan Arogansi Birokrasi
Yang lebih menyakitkan bagi warga adalah ketidakjelasan alur tanggung jawab dari para pemangku kebijakan. Saat aspirasi disampaikan ke Gubernur Jawa Barat, jawaban yang diterima sangat mengecewakan. “Itu jalan kabupaten, bukan urusan saya,” begitu kira-kira jawaban yang diterima warga.
Anggota DPRD Provinsi pun ikut melepas tanggung jawab. Salah satu anggota dewan, Pak Ono, menyatakan bahwa hal itu di luar kewenangannya.
Situasi makin membingungkan karena ketika masyarakat kembali mengadu ke Bupati Cirebon, respons yang mereka terima hanyalah keheningan dan janji tanpa kepastian.
“Kami sudah tidak tahu lagi harus meminta ke siapa. Gubernur lepas tangan, DPRD menghindar, bupati selalu menghilang. Rakyat terus menjadi korban, jalan rusak menjadi kuburan harapan kami,” kata Hamzaiya menambahkan.
Aspirasi yang Ditinggalkan, Keadilan Dipertanyakan
Kondisi ini membuat warga merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh sistem pemerintahan yang seharusnya melindungi dan melayani. Mereka mempertanyakan kemana larinya dana pembangunan yang setiap tahun disahkan dalam APBD.
Organisasi masyarakat sipil mulai ikut bersuara. Mereka mendesak adanya investigasi terbuka terhadap penundaan proyek-proyek infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama daerah.
Kini, satu-satunya harapan warga terletak pada dorongan kuat dari media dan masyarakat sipil agar pemerintah tidak lagi abai terhadap tuntutan yang terus membara dari bawah. Akses jalan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap warga negara.
Gerakan sosial berbasis komunitas mulai bermunculan untuk memobilisasi tekanan publik. Petisi online, aksi simbolik di lokasi jalan rusak, hingga penyebaran video dokumentasi kondisi jalan mulai menjadi alat baru warga untuk menggugah nurani para pemimpin daerah.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait molornya pembangunan jalan di Kecamatan Pabuaran dan Gebang.
