Impor Bahan Baku Susu Masih Tinggi, Legislator Dorong Ini
adainfo.id – Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen menjadi sorotan serius Komisi IV DPR RI.
Hal itu dinilai mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan kesehatan ternak dan fluktuasi pasokan global.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan bahwa isu ketahanan pangan tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas beras dan jagung, melainkan harus mencakup sumber protein strategis seperti susu.
“Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Situasi ini diperburuk oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan populasi sapi perah dalam negeri,” papar Titiek dikutip Senin (15/12/2025).
Menurut Titiek, tingginya impor susu menunjukkan lemahnya fondasi industri persusuan nasional yang seharusnya menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan jangka panjang.
Produksi Susu Lokal Masih Tertinggal
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menambahkan bahwa kontribusi industri susu dalam negeri hingga kini masih belum signifikan dibandingkan kebutuhan nasional yang terus meningkat.
Panggah mencontohkan PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997, namun baru mampu memenuhi sekitar 14 persen kebutuhan susu nasional.
“Harus ada intervensi kebijakan agar impor susu dapat dikurangi secara bertahap. Produk yang masuk ke Indonesia mayoritas berupa susu bubuk, sementara fresh milk produksi lokal sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” papar Panggah.
Panggah menjelaskan, sebagian besar pasokan susu nasional masih berasal dari impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku olahan, bukan susu segar yang diproduksi peternak lokal.
Komisi IV DPR RI Dorong Intervensi Kebijakan
Selain itu, Panggah menegaskan, Komisi IV DPR RI akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah konkret dan progresif dari pemerintah dalam menekan angka impor susu.
Langkah tersebut dinilai penting agar industri persusuan nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi peternak lokal.
Lebih lanjut, Komisi IV juga membuka peluang untuk mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai masih menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan dalam negeri.
Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan populasi sapi perah, produktivitas susu segar, serta memperkuat rantai pasok nasional.
Susu juga dinilai sebagai komoditas strategis yang berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda.
Ketergantungan tinggi terhadap impor dikhawatirkan akan membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan krisis pasokan global.
Oleh karena itu, penguatan industri persusuan nasional dinilai sejalan dengan agenda besar kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan peternak lokal.
