Inflasi 2026 Jadi Sorotan, Ini Strategi yang Disiapkan Pemerintah
adainfo.id – Upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terus menjadi fokus utama pemerintah bersama Bank Indonesia.
Menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika domestik, sinergi pengendalian inflasi diperkuat agar perekonomian nasional tetap tumbuh berkelanjutan.
Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok volatile food, menjadi perhatian utama pemerintah.
Stabilitas harga pangan dinilai sangat menentukan daya beli masyarakat sekaligus laju inflasi nasional.
“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” ungkap Menko Airlangga dikutip Sabtu (31/01/2026).
Pengaturan Harga dan Sinergi Pusat-Daerah
Selain pengendalian pasokan pangan, pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan administered prices yang mempertimbangkan aspek waktu (timing), urutan kebijakan (sequencing), serta besaran penyesuaian (magnitude).
Langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Penguatan sinergi kebijakan serta komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mengelola ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terjaga.
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa inflasi pada tahun 2026 berpotensi menghadapi tekanan pada kuartal pertama.
Tekanan tersebut berasal dari ketidakpastian global yang memicu imported inflation, faktor iklim dan cuaca, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memberikan diskon transportasi dan diskon tarif tol, serta menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 hingga 4.
Program ini direncanakan berlangsung pada Februari dan Maret 2026.
“Pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur dan logistik agar kita bisa menjaga, dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun,” jelasnya.
“Kemudian untuk menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sedang siapkan juga,” sambungnya.
Penguatan Program Pengendalian Inflasi
Dalam mendukung stabilitas harga, pemerintah juga mengimplementasikan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera sebagai penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 pada akhir Juni 2026.
Rakornas tersebut mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi”.
Capaian inflasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen (year on year) dan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen menjadi bukti efektivitas sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas harga.
Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan menuju target pembangunan jangka menengah.
