Inflasi Pangan Dijaga di Level Aman, Upaya Mitigasi Krisis Diperkuat?
adainfo.id – Pemerintah memastikan fluktuasi harga pangan pokok tetap terkendali dengan menjaga inflasi pangan di level 1,58 persen serta didukung stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,6 juta ton guna mempertahankan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Fluktuasi harga pangan pokok dijaga pemerintah agar tetap selalu berada dalam koridor kewajaran mulai dari tingkat produsen sampai konsumen.
Pemerintah memastikan tingkat inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan terjaga kestabilannya yang menandakan daya beli masyarakat juga terjaga positif.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan perlunya merujuk pada data yang dapat menjadi referensi kuat. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan acuan.
“Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional. Sesuai BPS, kita cerita BPS. Kalau cerita kampung per kampung itu susah. BPS itu inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen bulan ini,” ucap Amran dikutip Kamis (09/04/2026).
Dalam tiga tahun terakhir, periode setelah Idulfitri biasanya diwarnai dengan deflasi pada komponen pangan.
Fenomena ini terjadi akibat menurunnya permintaan setelah puncak konsumsi selama Ramadan dan Lebaran.
Pada 2024, inflasi pangan secara bulanan di Maret tercatat 2,16 persen, kemudian berubah menjadi deflasi 0,31 persen pada April.
Hal serupa terjadi pada 2025, di mana inflasi pangan sebesar 1,96 persen pada Maret berbalik menjadi deflasi tipis 0,04 persen pada bulan berikutnya.
Namun pada 2026, tren tersebut menunjukkan pola yang berbeda. Inflasi pangan tetap berada di level positif dan terkendali, yakni 1,58 persen setelah sebelumnya berada di angka 2,50 persen.
Kondisi ini mencerminkan stabilitas pasokan yang lebih baik serta pengendalian harga yang lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Stok Beras Nasional Capai Rekor Tertinggi
Salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas inflasi pangan adalah ketersediaan stok beras yang memadai.
Pemerintah mencatat cadangan beras nasional mencapai 4,6 juta ton, yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah.
“Intinya krisis yang kita hadapi yang lalu dan yang akan datang, kita beresin. Hari ini, stok cadangan beras kita mencapai 4,6 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Itu sektor pangan,” paparnya.
“Sekarang ini dua tahun terakhir selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beras bukan penyumbang utama inflasi sampai hari ini. Artinya apa? Beras kita cukup,” sambungnya.
Ketersediaan stok yang tinggi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar jika diperlukan, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Selain dari sisi ketersediaan stok, stabilitas harga juga tercermin dari tingkat inflasi beras yang relatif terkendali.
Sejak Juni 2024, inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui angka 2 persen.
Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan distribusi dan pasokan beras nasional.
Pada Maret 2026, inflasi beras tercatat sebesar 0,65 persen secara bulanan, meningkat tipis dibandingkan Februari 2026 yang berada di angka 0,43 persen. Sementara itu, inflasi beras secara tahunan berada di level 3,71 persen.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sempat mencapai 20,07 persen, serta lebih rendah dibandingkan puncak inflasi beras pada 2025 yang mencapai 4,24 persen pada Agustus.
Penurunan signifikan ini menunjukkan bahwa upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang konsisten.
Program Intervensi Jaga Stabilitas Harga Pangan
Pemerintah menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga volatilitas harga pangan, terutama beras.
Salah satu program utama adalah bantuan pangan yang disalurkan langsung kepada masyarakat.
Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di pasar.
“Caranya adalah ada bantuan pangan. Ada SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Kemudian kita bangun gudang di titik-titik yang tidak ada produksi beras, seperti NTT, NTB, Ambon yang berasnya terkadang kurang, kita bangun. Itu anggarannya Rp 5 triliun dan Presiden sudah setuju,” bebernya.
Pembangunan infrastruktur pascapanen seperti gudang penyimpanan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tak hanya itu, dalam upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, pemerintah terus mempercepat realisasi penyaluran bantuan.
Berdasarkan data Bapanas, hingga 7 April, realisasi penyaluran bantuan pangan beras yang disertai minyak goreng telah mencapai 36,4 juta kilogram beras dan 125,7 liter minyak goreng.
Sementara itu, realisasi penyaluran beras melalui program SPHP sejak Maret hingga 7 April mencapai 82,2 ribu ton.
Distribusi ini dilakukan secara bertahap ke berbagai wilayah untuk memastikan harga tetap stabil dan pasokan tersedia.
Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan potensi gangguan pasokan pangan.
Dengan kombinasi antara stok yang memadai, distribusi yang terjaga, serta intervensi kebijakan yang tepat, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga dalam jangka waktu ke depan.
