Inilah Pesan Presiden Prabowo kepada Menteri Koperasi yang Baru
adainfo.id – Pergantian pejabat menteri kembali terjadi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Kali ini, Ferry Juliantono resmi ditunjuk sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (08/09/2025).
Dalam pelantikan yang khidmat tersebut, Ferry Juliantono mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo serta jajaran pejabat tinggi negara.
Kehadiran sejumlah tokoh politik dan menteri kabinet turut menandai momentum penting dalam arah baru kebijakan perkoperasian Indonesia.
Arahan Presiden untuk Percepatan Program Prioritas
Seusai dilantik, Ferry mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa menteri lain yang juga baru dilantik mendapatkan instruksi khusus dari Presiden Prabowo.
“Tadi kami sempat di-briefing sebentar oleh presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja,” ujar Ferry dikutip Senin (08/09/2025).
Prabowo, kata Ferry, menekankan agar setiap kementerian bergerak cepat dan fokus pada program-program prioritas.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan ingin mengakselerasi pencapaian visi pembangunan yang dicanangkan sejak awal.
Sebelum menduduki kursi Menteri Koperasi, Ferry merupakan Wakil Menteri Koperasi.
Pengalamannya dalam jabatan tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk memahami dinamika sektor koperasi.
Dengan transisi ini, Ferry menegaskan dirinya tidak akan banyak mengubah arah kebijakan yang telah berjalan.
Ia menegaskan fokus utamanya adalah melanjutkan program, terutama yang menyangkut penguatan koperasi di daerah.
“Kami akan melanjutkan, mulai besok kita akan bergerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya,” ucapnya.
Kopdes Merah Putih Jadi Fokus Utama
Salah satu program prioritas yang kembali ditegaskan Ferry adalah Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Program ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat jaringan koperasi di seluruh Indonesia.
Ferry juga mengungkapkan, pihaknya baru saja melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, membahas regulasi baru yang akan menjadi payung hukum lebih kuat bagi sistem perkoperasian nasional.
“Kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional,” jelas Ferry.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk segera merumuskan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.
Aturan baru ini akan menggantikan UU Nomor 92 yang dinilai sudah usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
Dengan payung hukum baru, diharapkan koperasi dapat lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern.
Posisi Wakil Menteri Masih Kosong
Meski telah resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi, Ferry mengungkapkan bahwa posisi Wakil Menteri saat ini masih kosong.
Ia belum dapat memastikan kapan jabatan tersebut akan terisi.
“Wakil Menterinya belum. Jadi nanti menunggu arahan selanjutnya untuk Wakil Menterinya. Untuk sementara, belum ada,” ujarnya.
Kekosongan jabatan ini dinilai sebagai ruang bagi Presiden Prabowo untuk menimbang sosok yang tepat guna mendampingi Ferry dalam mengelola sektor koperasi ke depan.
