IPM Tinggi Tak Cukup, DPRD Desak Solusi Atasi Pengangguran di Depok

adainfo.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025 mengungkap fakta kontras yang mencolok antara tingginya kualitas pembangunan manusia dan masih tingginya angka pengangguran.

Fenomena ini memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyebut kondisi ini sebagai gambaran “kinerja dua wajah” yang menunjukkan keberhasilan sekaligus tantangan besar dalam pembangunan daerah.

Di satu sisi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berhasil mencatatkan capaian gemilang pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menembus angka 84,04 pada 2025.

Namun di sisi lain, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di level 6,52 persen atau setara lebih dari 69.000 warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

IPM Tinggi Jadi Indikator Keberhasilan Pembangunan

Capaian IPM Kota Depok yang mencapai 84,04 menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Angka ini menempatkan Depok sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang tergolong tinggi di Indonesia.

“Kenaikan IPM ini sangat menggembirakan. Ini sinyal kuat adanya keseriusan dalam membangun kualitas manusia Depok selama satu tahun terakhir,” ujar Siswanto, Jumat (27/03/2026).

Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan angka tersebut, Depok dinilai telah melampaui sejumlah daerah lain dalam hal kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan di lapangan.

Pengangguran Masih Tinggi, Jadi PR Besar Pemkot

Di balik capaian IPM yang membanggakan, angka pengangguran di Kota Depok masih menjadi persoalan serius.

TPT sebesar 6,52 persen menunjukkan bahwa puluhan ribu warga masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Ini PR besar kita bersama. Kita tidak boleh terlena hanya karena angka IPM naik, sementara masyarakat masih sulit mendapatkan akses pekerjaan,” tegas Siswanto.

Angka tersebut menjadi indikator bahwa pertumbuhan kualitas manusia belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi jika tidak segera ditangani secara strategis.

Situasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja yang tersedia di wilayah Depok.

Dorongan Investasi Jadi Solusi Strategis

Menghadapi kondisi tersebut, Siswanto menegaskan pentingnya perubahan strategi pembangunan ekonomi.

Terutama karena Depok tidak memiliki sumber daya alam (SDA) sebagai penopang utama ekonomi daerah.

Ia mendorong Pemkot Depok untuk lebih agresif dalam menarik investasi sebagai motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.

Menurutnya, investasi menjadi kunci utama dalam mengatasi tingginya angka pengangguran.

Selain itu, Siswanto juga mengingatkan agar birokrasi tidak menjadi hambatan dalam masuknya investasi.

Kemudahan perizinan dan kepastian regulasi dinilai sangat penting untuk menarik minat investor.

Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang cenderung tidak stabil.

Mismatch Pendidikan dan Industri Perlu Diatasi

Selain faktor investasi, Siswanto juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri atau yang dikenal sebagai mismatch tenaga kerja.

Ia menekankan pentingnya penerapan konsep link and match antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

Hal ini bertujuan agar lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Depok memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurutnya, tanpa adanya sinkronisasi tersebut, lulusan pendidikan akan terus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki kualifikasi akademik yang baik.

“Jika semua pihak bergerak bersama dengan Pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha, saya optimis angka pengangguran ini bisa ditekan,” tutupnya.

Kondisi paradoks pembangunan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari indikator kualitas manusia.

Akan tetapi juga dari kemampuan menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.