Isu Kenaikan Tarif Parkir Jakarta Dibantah, Pembayaran Non Tunai Jadi Kajian
adainfo.id – Kabar mengenai rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta kembali menjadi sorotan publik.
Namun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan ataupun wacana resmi terkait hal tersebut.
Ia membantah isu yang beredar luas di masyarakat mengenai adanya kenaikan tarif parkir tersebut.
“Sampai hari ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Sehingga apa yang disampaikan, saya enggak tahu siapa yang menyampaikan itu, itu tidak benar,” ujar Pramono dikutip Rabu (10/09/2025).
Meski menepis kabar kenaikan tarif parkir, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov Jakarta saat ini sedang melakukan kajian terkait penerapan sistem pembayaran parkir non tunai atau cashless.
Langkah ini dilakukan untuk menata kembali sistem perparkiran agar lebih transparan, modern, dan akuntabel.
“Bahwa kita sedang mengkaji cashless untuk parkir, iya. Untuk mengatur perparkiran, iya,” jelasnya.
Kajian tersebut diyakini akan mendukung pengelolaan parkir yang lebih efektif.
Selain itu, sistem non-tunai juga diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
Belum Ada Keputusan Resmi dari Pemprov
Pramono menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai hasil kajian sistem pembayaran parkir tersebut.
Semua kebijakan nantinya tetap harus melalui mekanisme persetujuan gubernur sebagai pengambil keputusan tertinggi.
“Belum pernah ada keputusan apapun, dan kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan gubernur,” tegas Pramono.
Dengan pernyataan ini, ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait isu kenaikan tarif parkir yang sempat ramai dibicarakan.
Meskipun wacana kenaikan tarif parkir dibantah, permasalahan parkir di Jakarta memang sudah lama menjadi perhatian.
Kota metropolitan ini menghadapi tantangan besar akibat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi setiap harinya.
Parkir liar, keterbatasan lahan, dan sistem pembayaran manual kerap menjadi masalah klasik yang merugikan masyarakat sekaligus menekan kualitas layanan publik.
Karena itu, rencana menuju sistem parkir cashless dianggap sebagai salah satu solusi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan transportasi di Jakarta.
Digitalisasi Sebagai Solusi Transportasi Perkotaan
Pemprov Jakarta dalam beberapa tahun terakhir gencar mendorong transformasi digital, termasuk dalam sektor transportasi dan perparkiran.
Implementasi sistem pembayaran parkir non-tunai dinilai sejalan dengan tren digitalisasi layanan publik serta visi Jakarta sebagai kota pintar (smart city).
Dengan sistem ini, pengguna parkir dapat membayar menggunakan aplikasi, kartu elektronik, maupun dompet digital.
Selain meningkatkan kenyamanan, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung program pengurangan penggunaan uang tunai di ruang publik.
Banyak anggapan, jika penerapan sistem parkir cashless benar-benar diwujudkan, maka efektivitas dan transparansi harus menjadi fokus utama.
Harapannya, kebijakan baru itu nantinya tidak menambah beban, tetapi justru memberikan kemudahan.
Bagi pengendara, kejelasan tarif, aksesibilitas pembayaran, serta keberlanjutan layanan menjadi poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh Pemprov.
