Izin Lapangan Padel di Jakarta Disorot, Pemerintah Siapkan Pengawasan Ketat

adainfo.id – Gelombang keluhan warga terkait operasional lapangan padel di sejumlah wilayah Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek perizinan dan kepatuhan usaha tersebut.

Aktivitas olahraga yang tengah populer itu dinilai sebagian warga mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama dari sisi kebisingan dan aktivitas operasional hingga malam hari.

Menanggapi persoalan tersebut, Pramono Anung memastikan akan memanggil jajaran pemerintahan serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perizinan pembangunan lapangan padel di Jakarta.

“Jadi, minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan,” papar Pramono, dikutip Jumat (20/02/2026).

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pembangunan dan operasional lapangan padel telah sesuai dengan aturan tata ruang, perizinan usaha, hingga regulasi lingkungan yang berlaku di Jakarta.

Popularitas Padel dan Dampaknya di Permukiman

Olahraga padel dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat di Jakarta.

Lapangan padel bermunculan di berbagai kawasan, baik di area komersial maupun dekat lingkungan permukiman.

Popularitasnya yang meningkat didorong oleh tren gaya hidup sehat serta minat masyarakat terhadap olahraga rekreasional.

Namun, perkembangan tersebut tidak selalu berjalan tanpa gesekan.

Sejumlah warga mengeluhkan kebisingan suara bola yang memantul pada dinding kaca lapangan, sorak sorai pemain, hingga aktivitas kendaraan pengunjung yang dinilai mengganggu ketenangan lingkungan.

Pemerintah daerah melihat persoalan ini bukan sekadar soal tren olahraga, melainkan menyangkut keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kenyamanan warga.

Oleh karena itu, evaluasi izin lapangan padel Jakarta menjadi langkah penting untuk menjaga harmoni antara pelaku usaha dan masyarakat.

Pemeriksaan Kepatuhan Perizinan dan Regulasi

Pramono menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh lapangan padel yang beroperasi telah memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah akan meminta paparan dari instansi terkait mengenai proses penerbitan izin, analisis dampak lingkungan, serta kesesuaian zonasi.

Menurutnya, aspek legalitas usaha harus sejalan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan izin yang diberikan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

“Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” tutupnya.

Evaluasi ini juga mencakup kemungkinan penyesuaian jam operasional, penerapan standar peredam suara, hingga pengaturan tata kelola parkir guna meminimalkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Kenyamanan Warga Jadi Prioritas

Pemerintah menekankan bahwa kenyamanan warga Jakarta tetap menjadi prioritas utama.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor olahraga harus berjalan beriringan dengan kepentingan sosial masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta tidak menutup ruang bagi investasi dan pengembangan fasilitas olahraga modern.

Namun, setiap pelaku usaha diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk aspek tata ruang dan lingkungan.

Pemerintah juga membuka ruang dialog antara pengelola lapangan padel dan warga sekitar agar tercapai solusi yang adil bagi semua pihak.

Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan di tingkat lokal.

Regulasi Tata Ruang dan Pengawasan Lapangan

Dalam konteks perizinan, pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan padel harus memperhatikan rencana detail tata ruang wilayah.

Lokasi usaha wajib sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, terutama apabila berada di dekat kawasan permukiman.

Pengawasan terhadap kepatuhan izin menjadi bagian dari fungsi pengendalian pemerintah daerah.

Aparat pengawas dapat melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan operasional usaha sesuai dengan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif dapat dijatuhkan mulai dari teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Pemerintah menilai langkah tegas diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Keseimbangan Investasi dan Ketertiban Kota

Jakarta sebagai kota metropolitan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan investasi dengan ketertiban lingkungan.

Maraknya pembangunan fasilitas olahraga modern menunjukkan geliat ekonomi yang positif, namun tetap memerlukan pengawasan ketat.

Isu izin lapangan padel Jakarta menjadi contoh bagaimana dinamika pembangunan kota harus dikelola secara komprehensif.

Pemerintah berupaya memastikan setiap izin yang diterbitkan benar-benar melalui proses verifikasi yang akurat dan mempertimbangkan dampak sosial.

Pemanggilan stakeholder pekan depan diharapkan menjadi forum evaluasi menyeluruh yang melibatkan dinas terkait, perwakilan pengelola lapangan, serta pihak yang berwenang dalam penerbitan izin.

Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas usaha di sektor olahraga tetap berjalan dalam koridor hukum, tanpa mengorbankan kenyamanan dan ketenangan masyarakat sekitar.