Jigus Jemput Bola ke Desa Demi Data Akurat dan Bantuan Tepat Sasaran
adainfo.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan akurasi data penduduk dan efektivitas distribusi bantuan sosial kembali diperlihatkan secara konkret. Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman, atau yang akrab disapa Jigus, melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Greged pada Kamis, (22/05/25).
Dalam kunjungan ini, Jigus tak hanya berdialog dengan pemerintah Kecamatan Greged, tetapi juga menghadirkan kepala desa (kuwu) dari Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu. Pertemuan lintas kecamatan ini diinisiasi sebagai forum strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan desa, khususnya dalam pembangunan, pelayanan publik, serta sinkronisasi data kependudukan.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Desa Kunci Keberhasilan Program Sosial
Dalam pernyataannya, Jigus menekankan bahwa permasalahan di desa tidak bisa ditangani secara sepihak atau sektoral. Butuh keterlibatan aktif dari seluruh unsur pemerintahan, baik tingkat desa maupun kabupaten, agar solusi yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin ke depan ada sinkronisasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa. Karena data dari desa adalah pondasi utama kita dalam menentukan kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, banyak program pemerintah, terutama bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bansos lainnya, masih belum optimal karena masalah data yang tidak sinkron. Untuk itu, pendekatan langsung seperti kunjungan ini menjadi penting untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah berbicara dengan angka yang sama.
Data Kependudukan: Fondasi Pemerintahan yang Berbasis Bukti
Dalam dialog terbuka dengan para kuwu, Jigus menyoroti pentingnya pendataan dasar yang akurat dan mutakhir. Menurutnya, data kependudukan bukan sekadar angka, tetapi sumber daya strategis dalam menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran.
“Kalau data salah, program kita pun bisa salah sasaran. Pendataan itu jadi pekerjaan rumah utama. Karena dari data itulah kita bisa tahu siapa yang harus dibantu, berapa jumlahnya, dan apa kebutuhannya,” tegasnya.
Untuk mendukung proses ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah mendorong integrasi sistem data antara desa dan kabupaten agar terjadi konsistensi dan keterhubungan informasi secara digital.
187 Kilometer Jalan Rusak Masuk Radar Pemerintah
Tak hanya soal data, Jigus juga menjawab pertanyaan para kuwu terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya. Menurutnya, Pemkab Cirebon saat ini sedang melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jalan rusak yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Berdasarkan data dari Dinas PUTR, ada sekitar 187 kilometer jalan rusak. Saat ini sedang kami petakan, baik yang rusak berat maupun ringan. Nantinya akan kami sinkronkan dengan BKAD agar bisa dimasukkan ke dalam anggaran murni maupun perubahan,” jelas Jigus.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan akan diprioritaskan untuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses layanan publik yang krusial, seperti sekolah, puskesmas, dan pasar desa.
Isu Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, isu pengelolaan sampah juga menjadi topik hangat. Jigus menilai bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu keterlibatan aktif pemerintahan desa dan masyarakat.
“Pengelolaan sampah adalah pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah desa harus mulai menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah dan memanfaatkannya secara mandiri. Ini juga bagian dari pendidikan lingkungan hidup,” katanya.
Ia berharap ke depan setiap desa dapat memiliki program pengelolaan sampah berbasis komunitas, termasuk bank sampah dan edukasi pemilahan sejak dari rumah tangga.
Dialog Dua Arah dan Aspirasi Kuwu Direspon Langsung
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial kunjungan, melainkan menjadi ruang terbuka bagi para kuwu menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, mulai dari keterlambatan bantuan sosial, buruknya jaringan internet, minimnya tenaga kesehatan, hingga sulitnya akses modal untuk pelaku UMKM di desa.
Respon cepat dari Jigus dan jajarannya menjadi angin segar bagi para kepala desa. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi tersebut dan mengupayakan solusi konkret melalui jalur lintas dinas dan lintas sektor.
“Kita hadir untuk mendengar dan menanggapi. Ini bukan monolog, ini dialog dua arah. Kalau hanya mengandalkan laporan tertulis, kita bisa kehilangan nuansa masalah yang sebenarnya,” tegasnya.
Pemerintah Daerah Lebih Responsif, Pemerintahan Desa Lebih Aktif
Pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh Wabup Cirebon ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan perangkat desa. Strategi ini dinilai sebagai bentuk nyata pemerintahan yang responsif, terbuka, dan dekat dengan akar permasalahan masyarakat.
Kunjungan ini juga memperkuat posisi pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan rakyat. Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, peran kepala desa dan aparaturnya menjadi penentu keberhasilan banyak program nasional.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah desa adalah perpanjangan tangan yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Maka dari itu, sinergi ini bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkas Jigus.
