Kabupaten Cirebon Siap Kirim Pencaker untuk Magang di Jepang
adainfo.id – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program pengembangan kompetensi dan kemandirian bagi para pencari kerja berprestasi, yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/06/2025).
Program ini menjadi angin segar dalam upaya pengentasan pengangguran di Kabupaten Cirebon. Melalui kerja sama lintas sektor, sebanyak 130 peserta yang tergolong tak mampu namun berprestasi akan diberangkatkan untuk magang ke Jepang, membuka peluang baru dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing global.
“Saya berharap ada generasi pencari kerja di Kabupaten Cirebon yang mandiri dan berdaya saing. Program ini sangat bagus dan patut diapresiasi,” ujar Sophi Zulfia.
Sophi pun menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon akan terus berkomitmen mendukung program pengembangan kompetensi pencari kerja.
Ia menegaskan bahwa pihak legislatif tidak hanya akan menjadi pengamat, tetapi juga ikut serta mengawal implementasi program ini agar berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Langkah kami ke depan dari DPRD tentu mendukung dan terus mengawal agar program ini dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Kerja Sama Multilateral dan Perluasan Peluang
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari realisasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Tujuannya jelas: mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia, untuk memberikan pelatihan dan penempatan peserta magang di Jepang.
Pada awalnya, program ini hanya ditargetkan untuk 40 orang. Namun setelah kajian mendalam dan koordinasi dengan Kementerian dan BPKP, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 130 orang.
“Program ini adalah ikhtiar nyata untuk menurunkan pengangguran dan menjadi daya ungkit terhadap kemiskinan,” kata Novi.
Seleksi Ketat dan Skema Pembiayaan Ringan
Proses seleksi dimulai sejak Januari 2025 dan telah mencakup administrasi hingga tahap pantukhir. Para peserta nantinya akan dikirim ke lembaga pelatihan LPK ISO Jepang untuk menjalani pelatihan intensif sebelum penempatan.
Meskipun menggunakan skema pembiayaan mandiri, para peserta tidak dibebani biaya di muka, melainkan melakukan pembayaran setelah bekerja di Jepang.
Ini menjadi solusi agar peserta dari latar belakang ekonomi lemah tetap bisa mengakses peluang ini.
“Anggaran daerah terbatas, maka biaya dibayarkan setelah mereka bekerja. Ini skema yang bijak dan inklusif,” jelas Novi.
Antusiasme Tinggi, Lebih dari Seribu Pendaftar
Tingginya minat masyarakat terhadap program magang Jepang ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari seribu orang.
Menurut Novi, keberhasilan program ini telah menarik perhatian dari sejumlah daerah lain yang tertarik menerapkan skema serupa.
“Kami bahkan sedang menjajaki ekspansi kerja sama ke negara-negara di Eropa dan sektor kesehatan. Program ini akan terus kami dorong untuk menjangkau lebih banyak sektor dan negara tujuan,” ujarnya optimis.
Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi pengangguran, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membentuk SDM yang berkualitas global.
Peserta magang yang kembali dari Jepang diharapkan mampu membawa ilmu, disiplin, dan budaya kerja unggul untuk dikembangkan di daerah asal mereka.
