Kasus CSR Bank Indonesia: Publik Desak Nasdem Pecat Satori

adainfo.id – Penetapan Satori, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Cirebon–Indramayu, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia menimbulkan guncangan politik di daerah.

Bagi publik, kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah mempercayakan suara mereka pada Satori.

Kekecewaan warga kian terasa karena dana CSR yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah warga menilai kasus ini mempertebal stigma buruk terhadap DPR RI yang belakangan memang tengah disorot publik akibat rentetan skandal.

Pengamat sosial politik asal Cirebon, R. Hamzaiya S. Hum., menilai kasus Satori jauh lebih berat daripada sekadar persoalan hukum. Menurutnya, penyalahgunaan dana CSR adalah bentuk pengkhianatan moral terhadap rakyat.

“Dana CSR itu amanah rakyat. Harusnya dipakai untuk pendidikan, UMKM, atau pembangunan sosial. Tapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas merampas hak masyarakat kecil,” tegas Hamzaiya, Selasa (02/09/2025).

Ia menekankan bahwa persoalan ini menyangkut kredibilitas lembaga legislatif sekaligus moralitas partai politik. Bagi Hamzaiya, publik tidak bisa lagi mentolerir perilaku menyimpang dari pejabat yang seharusnya menjadi representasi rakyat.

Nasdem Dituntut Bertindak Tegas

Menurut Hamzaiya, Partai Nasdem tidak bisa sekadar bersembunyi di balik alasan menunggu proses hukum. Sebagai partai yang selalu mengusung jargon “politik perubahan”, Nasdem dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang tersangkut kasus besar.

“Kalau Nasdem diam saja, publik akan menganggap partai ini tak punya komitmen pada integritas. Pemecatan Satori harus segera dilakukan demi menjaga marwah partai sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Desakan pemecatan tidak hanya muncul dari kalangan pengamat, tetapi juga dari aktivis mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai partai politik seharusnya bisa menjadi teladan, bukan justru membiarkan kadernya merusak kepercayaan publik.

Kasus Satori disebut-sebut menjadi simbol kekecewaan rakyat yang selama ini sudah terakumulasi akibat berbagai persoalan politik.

Hamzaiya mengaitkan kasus ini dengan maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk Cirebon dan Indramayu, yang belakangan makin intens dilakukan oleh mahasiswa dan aktivis masyarakat sipil.

“Demo belakangan ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat. Kasus Satori menjadi simbol kenapa DPR dianggap kehilangan legitimasi moral. Ketika rakyat sudah turun ke jalan, itu tanda bahaya,” jelasnya.

Menurutnya, kepercayaan publik yang tergerus tidak bisa diremehkan. Rakyat semakin berani menunjukkan sikap kritis dan tidak segan menjatuhkan vonis politik terhadap partai yang dianggap abai.

Ancaman Hukuman Politik

Hamzaiya juga menegaskan bahwa Nasdem menghadapi ancaman hukuman politik bila tidak segera mengambil tindakan tegas. Publik, khususnya di dapil Cirebon–Indramayu, diyakini tidak akan melupakan kasus ini begitu saja.

“Kalau Nasdem tidak segera memecat Satori, konsekuensinya jelas: rakyat akan menghukum di pemilu berikutnya. Ingatan politik masyarakat tidak bisa diremehkan,” ujarnya.

Ancaman ini bukan isapan jempol. Sejarah politik di Indonesia telah membuktikan bahwa kasus korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang melibatkan anggota legislatif kerap berdampak serius pada elektabilitas partai.

Lebih lanjut, Hamzaiya menilai kasus Satori sebagai cermin kegagalan partai politik dalam menegakkan disiplin kader.

Menurutnya, satu-satunya langkah rasional yang bisa menyelamatkan marwah Nasdem di mata rakyat adalah dengan segera memecat Satori.

“Kalau Nasdem betul-betul ingin dianggap partai perubahan, buktikan dengan tindakan nyata. Pemecatan Satori adalah pilihan paling rasional, dan itu yang ditunggu rakyat,” pungkasnya.

Publik kini menunggu apakah Partai Nasdem berani mengambil keputusan cepat untuk menjaga integritasnya, atau justru terjebak dalam sikap ambigu yang hanya akan memperburuk krisis kepercayaan.