Kejari Cirebon Gulirkan Program JMS
adainfo.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon menggulirkan program unggulan, Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang diikuti oleh 100 siswa kelas VII SMP Negeri 1 Talun pada Rabu (18/06/2025).
Program tersebut bertujuan membentuk karakter generasi muda yang sadar hukum, kritis, dan berintegritas melalui penanaman nilai-nilai hukum sejak dini.
Dengan suasana edukatif dan komunikatif, program JMS menggunakan pendekatan partisipatif dan menyenangkan, sehingga para pelajar diberi ruang bertanya, berdiskusi, hingga menyimulasikan situasi hukum yang kerap dihadapi remaja masa kini.
Sorotan pada Isu Hukum Kekinian
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon, Randy Tumpal Pardede, Kasubsi I Seksi Intelijen, Febri Eka Pradana, serta staf intelijen lainnya tampil sebagai narasumber dengan membawakan tema-tema hukum yang berkaitan dengan remaja seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, perjudian online (judol), dan kenakalan remaja dibahas dalam diskusi interaktif, siswa diajak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang kerap dianggap sepele.
Dalam keterangannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, mengungkapkan bahwa pendidikan dan pemahaman terhadap hukum merupakan salah satu kunci dalam mencegah penyimpangan.
“Pendidikan hukum sejak dini adalah kunci untuk mencegah penyimpangan. Kita ingin siswa tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga cakap dalam etika dan kesadaran hukum,” ujar Yudhi.
Siswa Terlibat Aktif
Salah satu daya tarik kegiatan ini adalah keterlibatan aktif para siswa. Mereka tidak hanya menyimak, tapi berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan ketertarikan sekaligus kepedulian pada isu hukum.
Sebagai narasumber, Randy menyambut baik respons tersebut. Menurutnya, diskusi hukum yang terbuka di lingkungan sekolah seperti ini sangat dibutuhkan. Apalagi jika melihat betapa kompleksnya tantangan sosial yang dihadapi remaja saat ini.
“Kami sangat terkesan dengan pemikiran para siswa. Mereka kritis, peka, dan tidak takut bertanya. Inilah ruang edukasi yang kami harapkan,” ungkap Randy.
Apresiasi Sekolah: Relevan, Menginspirasi, dan Kontekstual
Kepala SMPN 1 Talun, Sunanto, mengaku sangat mengapresiasi kehadiran Kejari Kabupaten Cirebon di sekolahnya. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya edukatif tetapi juga kontekstual, karena menyentuh langsung pada permasalahan yang dihadapi siswa sehari-hari.
“Kami sangat berterima kasih. Ini adalah pembelajaran penting yang tidak bisa didapat dari buku teks saja. Interaksi langsung dengan jaksa membuka cakrawala berpikir siswa kami,” ujar Sunanto.
Ia menambahkan, program seperti ini sangat layak untuk direplikasi di sekolah lain. Intervensi dini terhadap pemahaman hukum dinilainya sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Beberapa siswa menyatakan keinginannya untuk menjadi jaksa di masa depan. Sebuah harapan yang menyentuh dan memperlihatkan dampak nyata dari program ini.
“Kalau bisa jadi jaksa, saya ingin membela orang-orang yang tertindas,” ucap salah satu siswa.
JMS: Membangun Generasi yang Taat Hukum
Program Jaksa Masuk Sekolah Kabupaten Cirebon bukan sekadar kampanye hukum. Namun lebih dari itu, JMS diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam membangun generasi emas yang memahami nilai, menjunjung etika, dan menaati hukum, terlebih di era digital seperti saat ini yang penuh godaan dan disrupsi, literasi hukum menjadi senjata penting bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang.
Dalam lanskap hukum modern, siswa sekolah bukan hanya objek edukasi, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga tatanan sosial dan hukum.
Dengan mendekatkan institusi hukum ke dunia pendidikan, Kejari Cirebon mengajak semua pihak untuk turut serta membangun bangsa dari akar terdalam: nilai moral di usia muda.
Tak berhenti di SMPN 1 Talun, Kejari Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa JMS akan terus digelar secara konsisten. Sekolah demi sekolah akan menjadi ruang penyuluhan hukum, memperluas jangkauan literasi hukum ke setiap penjuru wilayah.
“Kami akan terus hadir, menyapa siswa, dan menanamkan kesadaran hukum. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai aparat penegak hukum,” tutup Yudhi.
