Kepadatan Penduduk Jadi Tantangan, Pemkot Depok Andalkan Data Konsolidasi Bersih
adainfo.id – Pemerintah Kota Depok meluncurkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menekankan pentingnya data kependudukan yang akurat dalam merumuskan program-program strategis di bidang kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
“Sehingga kita bisa memanfaatkan data-data yang kita miliki untuk bagaimana kita merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah,” ujar Supian Suri dikutip Senin (22/09/2025).
Menurutnya, data kependudukan berperan penting dalam memastikan setiap kebijakan yang digulirkan tepat sasaran.
Ia mencontohkan, dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui jumlah lansia yang harus difasilitasi melalui posbindu, serta balita yang membutuhkan layanan kesehatan puskesmas.
“Begitu juga dengan anak-anak balita kita, apakah sudah cukup usia untuk dilayani puskesmas kita,” tambahnya.
Jumlah Penduduk Depok Capai 2 Juta Jiwa Lebih
Berdasarkan laporan DKB Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Depok tercatat sebanyak 2.024.664 jiwa.
Angka tersebut, menurut Supian, perlu diturunkan lagi ke kategori yang lebih rinci agar setiap kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.
“Artinya dari 2 juta lebih jiwa ini kita harus memilah lagi, apakah mereka sudah terlayani dengan baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” tegasnya.
Ia menekankan, keakuratan data akan menjadi kunci efektivitas kerja pemerintah daerah.
Dari usia produktif, kebutuhan layanan kesehatan, hingga pendidikan, semua dapat dirancang dengan lebih antisipatif bila berbasis data.
“Data ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja kita, termasuk di dalamnya berapa usia produktif di satu wilayah, sehingga upaya apa yang bisa kita lakukan bisa lebih antisipatif,” paparnya.
Kepadatan Penduduk Jadi Tantangan
Supian juga menyinggung soal kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh kecamatan.
Tercatat, Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak.
Sementara Cipayung masuk kategori wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi.
“Ini menjadi tantangan buat kita bagaimana melayani warga Depok dengan kepadatan yang sangat tinggi,” katanya.
Ia mengingatkan, kebijakan pemerintah daerah tidak boleh hanya bersifat reaktif.
Data kependudukan yang diperoleh dari DKB diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pemerintah bisa melangkah lebih antisipatif.
“Jangan sampai kebijakan kita keluar setelah masalah muncul. Data ini menjadi evaluasi agar kebijakan lebih antisipatif,” bebernya.
Instruksi untuk Perangkat Daerah
Supian meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Depok untuk menjadikan DKB sebagai acuan utama dalam menyusun program kerja.
Menurutnya, kebutuhan sekolah, puskesmas, rumah sakit, hingga lapangan kerja bagi usia produktif, semua harus dihitung dengan matang berdasarkan data.
“Saya minta masing-masing perangkat daerah melihat lagi data ini, kemudian membandingkan dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
“Kebutuhan sekolah, puskesmas, rumah sakit, tenaga kerja usia produktif, semua harus dihitung dengan baik. Dengan begitu, kebijakan kita tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif,” tukasnya.
Peluncuran DKB Semester I Tahun 2025 ini menandai komitmen Pemkot Depok dalam mengutamakan data sebagai fondasi kebijakan publik.
Supian menegaskan bahwa dengan basis data yang kuat, perumusan program di berbagai sektor akan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan lebih dari 2 juta jiwa yang mendiami Kota Depok, akurasi data dianggap sebagai kebutuhan mutlak untuk menghadapi tantangan kepadatan.
Kemudian juga pertumbuhan penduduk, serta dinamika kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
