Kepuasan Publik Tinggi Dalam Setahun Memimpin Jabar, Dedi Mulyadi Akui Masih Banyak Tantangan

adainfo.id – Satu tahun memimpin Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan refleksi terbuka mengenai capaian dan tantangan pembangunan daerah.

Dalam pernyataan kepada publik, ia mengungkap hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 95,5 persen.

Data tersebut berasal dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Meski angka kepuasan publik tergolong tinggi, Dedi menegaskan bahwa capaian tersebut tidak bisa dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

“Angka itu dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan pembangunan sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas,” papar Dedi dikutip Jumat (20/02/2026).

Menurutnya, tingkat kepuasan tersebut lebih mencerminkan dukungan emosional dan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah provinsi.

Tantangan Fiskal dan Keterbatasan Layanan Publik

Dalam refleksinya, Dedi yang memimpin bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Ia menyebut tekanan fiskal sebagai kendala utama dalam mengoptimalkan pelayanan publik di berbagai sektor.

Keterbatasan anggaran berdampak pada belum meratanya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di sejumlah wilayah.

Ketimpangan akses masih menjadi isu yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

“Masih banyak warga Jawa Barat yang akses jalannya masih jelek di ujung-ujung desa. Masih banyak yang belum mendapat akses pendidikan secara merata, layanan kesehatan secara terbuka, dan masih banyak pengangguran yang menganga,” bebernya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa capaian survei tidak serta-merta menghapus persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di berbagai pelosok daerah.

Kelompok 4,5 Persen yang Belum Puas

Dari hasil survei yang sama, terdapat 4,5 persen responden yang menyatakan belum puas terhadap kinerja pemerintah provinsi.

Dedi memandang angka tersebut sebagai pengingat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal.

“4,5 persen itu mencerminkan ada kelompok masyarakat yang belum merasa telayani dengan baik, belum mendapat ruang terbuka terhadap aspek kesejahteraan yang diperjuangkan,” ungkapnya.

Ia menilai keberadaan kelompok tersebut menjadi cermin bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Pembangunan yang inklusif, menurutnya, harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kritik dan Demonstrasi sebagai Evaluasi

Selama hampir satu tahun menjabat, Dedi mengakui kerap menghadapi demonstrasi dan kritik atas berbagai kebijakan yang diambil.

Namun ia memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

“Seluruh demo dan otokritik merupakan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam setiap waktu,” jelasnya.

Menurut Dedi, kritik publik menjadi instrumen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Pemerintah provinsi berupaya menjadikan setiap masukan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi publik menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen membuka ruang dialog agar aspirasi warga dapat tersampaikan secara konstruktif.

Birokrasi Berpuasa, Bukan Berpesta

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Dedi memperkenalkan kerangka berpikir yang ia sebut sebagai “birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta”.

Konsep tersebut menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih disiplin.

Menurutnya, situasi fiskal yang penuh tekanan menuntut aparatur pemerintahan untuk bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan prioritas pada kebutuhan dasar masyarakat.

Konsep birokrasi berpuasa dimaknai sebagai upaya menahan diri dari pemborosan anggaran dan mengarahkan belanja daerah pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Ditekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan administratif, tetapi perubahan pola pikir dalam mengelola sumber daya publik.

Penguatan Komitmen hingga Tingkat Desa

Dedi juga mengajak seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Koordinasi lintas level pemerintahan dinilai penting agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, serta seluruh perangkat daerah kabupaten/kota dan provinsi yang telah bekerja dalam situasi penuh tekanan.

Menurutnya, tantangan fiskal dan tuntutan pelayanan publik yang tinggi membutuhkan kolaborasi solid antaraparatur.

Tanpa kerja sama yang kuat, upaya pemerataan pembangunan akan sulit tercapai.

Penguatan kapasitas aparatur dan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi bagian dari agenda prioritas dalam periode selanjutnya.

Harapan Menata Jawa Barat

Dedi mengajak masyarakat untuk terus bersama-sama menata Jawa Barat agar menjadi daerah yang lebih maju dan inklusif.

Partisipasi publik dinilai menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat, seraya menegaskan komitmen melanjutkan pembenahan di berbagai sektor.

“Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa,” tandasnya.

Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat.

Tingginya tingkat kepuasan publik memberikan dorongan moral, namun tantangan struktural tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan secara bertahap dan terukur.