Ketua PT Bandung Sidak PN Depok Usai OTT KPK

adainfo.id – Suasana di Pengadilan Negeri (PN) Depok mendadak berubah muram. Aktivitas peradilan yang biasanya berjalan normal kini dibayangi ketegangan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pembebasan lahan.

Menyikapi situasi tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Hery Supriyono, langsung turun ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak ke PN Depok, Jumat (6/2/2026).

Kedatangan orang nomor satu di lingkungan peradilan tingkat banding Jawa Barat itu menjadi sorotan.

Langkah cepat tersebut mencerminkan keseriusan lembaga peradilan dalam merespons kasus yang kembali mencoreng wajah penegakan hukum.

OTT KPK kali ini bukan hanya menyasar aparat penegak hukum biasa, tetapi diduga menyeret unsur pimpinan di PN Depok.

Hery Supriyono mengaku tidak bisa tinggal diam menyikapi peristiwa yang mengguncang institusi yang berada di bawah pengawasannya.

Saat ditemui oleh awak media usai melaksanakan Salat Jumat di lingkungan PN Depok, Hery menyebut kejadian ini sebagai pukulan telak yang menimbulkan keprihatinan mendalam.

Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan hal yang sama sekali tidak diharapkan, namun kenyataan pahit tersebut tetap terjadi.

“Saya sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi tentu ikut prihatin. Sebetulnya ini kejadian yang sangat tidak kita inginkan, namun tetap terjadi. Kami sangat menyesalkan dan merasa terpukul,” ujar Hery.

Sebagai figur yang kerap dianggap sebagai “orang tua” bagi para hakim di wilayah Jawa Barat, Hery menilai peristiwa ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan berdampak langsung pada kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan.

Selain melakukan pengecekan internal dan koordinasi, kedatangan Ketua PT Bandung ke PN Depok juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan moral kepada seluruh aparatur pengadilan yang masih bertugas.

Hery menyadari bahwa kasus ini dapat berdampak pada psikologis pegawai yang tidak terlibat.

Ia berharap jajaran PN Depok tetap menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas, meski institusi tengah menghadapi ujian berat.

Menurutnya, pelayanan hukum kepada masyarakat tidak boleh terhenti hanya karena ulah segelintir oknum. Kepercayaan publik harus tetap dijaga melalui kinerja yang bersih dan transparan.

Wejangan Berulang yang Diabaikan

Hery mengungkapkan bahwa selama ini pimpinan peradilan telah berulang kali memberikan peringatan dan pembinaan kepada seluruh jajaran agar menjauhi praktik pelayanan hukum yang bersifat transaksional. Integritas, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan pepatah lama yang menggambarkan penyesalan yang datang terlambat.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak ada pelayanan yang bersifat transaksional. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi keras atas tantangan besar dalam membangun budaya bersih di lingkungan peradilan, meski berbagai upaya pembinaan telah dilakukan secara berkelanjutan.

Tiga Pimpinan Diduga Terjaring OTT

Dalam keterangannya, Hery juga memberikan informasi awal terkait jumlah pihak yang diamankan KPK dalam OTT tersebut.

Ia menyebut ada tiga orang yang diduga terlibat, dan semuanya merupakan unsur penting di PN Depok.

“Informasi yang saya terima, yang diamankan adalah Wakil Ketua, Ketua, dan Juru Sita,” ungkapnya.

Keterlibatan unsur pimpinan tersebut dinilai sangat serius karena berpotensi mengganggu jalannya roda organisasi dan pelayanan peradilan.

Oleh karena itu, Hery menegaskan pentingnya langkah cepat untuk memastikan keberlangsungan operasional pengadilan.

“Karena unsur pimpinan yang dibawa, kami mengusulkan agar posisi tersebut segera diisi dalam waktu dekat supaya operasional pengadilan tidak lumpuh,” tegasnya.

Langkah pengisian jabatan sementara dinilai krusial agar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tetap berjalan tanpa hambatan berarti.

Penyegelan Sejumlah Ruangan oleh KPK

Pasca OTT, KPK diketahui langsung melakukan penyegelan di sejumlah titik strategis di lingkungan PN Depok.

Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara suap pembebasan lahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ruangan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok tampak disegel.

Selain itu, ruang Juru Sita juga tidak luput dari garis penyegelan. Beberapa area lain yang disebut dalam laporan turut menjadi perhatian tim penyidik KPK.

Kondisi tersebut semakin menegaskan keseriusan perkara yang tengah ditangani.

Aktivitas di sejumlah ruangan terpaksa dibatasi, meski pelayanan peradilan secara umum tetap diupayakan berjalan.

Lokasi Penangkapan Masih Simpang Siur

Meski telah melakukan sidak langsung, Hery mengaku belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi pasti penangkapan para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Ia menyebut masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

“Apakah penangkapan itu dilakukan di kantor atau di luar, itu yang belum saya ketahui secara pasti. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang dan akan terus mengikuti informasi selanjutnya secara proaktif,” ujarnya.

Sikap tersebut menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Bandung untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak mencampuri kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.