KNPI Kabupaten Cirebon Soroti Kinerja Pejabat Pemkab Cirebon
adainfo.id – Kritik tajam terhadap jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali mencuat. Kali ini datang dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon, Moh Aan Anwaruddin, yang menyoroti kinerja para pejabat strategis yang dinilainya tidak maksimal dalam mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati H. Imron Rosyadi.
Dalam pernyataan resminya, Sabtu (24/05/2025), Aan menyebut bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) merupakan dua sosok yang paling bertanggung jawab atas stagnasi pembangunan dan lambatnya realisasi berbagai program prioritas daerah.
Sorotan Langsung: Sekda dan Bapelitbangda Harus Dievaluasi
Menurut Aan, selama dua periode kepemimpinan Bupati Imron, kedua pejabat tersebut belum menunjukkan kinerja yang layak, bahkan dinilai gagal membantu bupati dalam menjalankan roda pemerintahan secara optimal.
“Mestinya yang paling perlu diganti adalah Sekda dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Karena kedua orang itu sudah terbukti gagal dalam membantu bupati, dari periode pertama hingga periode kedua ini,” tegas Aan kepada media.
Tuntutan: Pejabat Harus Pahami Masalah Daerah
Aan menilai bahwa kemajuan Kabupaten Cirebon tidak mungkin tercapai bila para pejabat utama tidak memahami persoalan mendasar di daerahnya. Ia menyebut beberapa isu krusial seperti infrastruktur jalan, kondisi sungai, hingga penataan ruang sebagai indikator kegagalan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
“Kalau kita ingin Cirebon maju, maka pejabatnya harus benar-benar paham persoalan di lapangan. Sekda dan Kepala Bapelitbangda harus terbuka dan bisa bekerja sama dengan banyak pihak,” paparnya.
Kritik ini seolah menjadi sinyal keras dari kalangan pemuda Cirebon yang menginginkan perubahan struktural dalam birokrasi daerah, khususnya pada jabatan yang strategis dan menyentuh langsung perencanaan pembangunan.
Pesimisme Jika Tidak Ada Perubahan
Lebih lanjut, Aan menyampaikan pesimismenya terhadap arah pembangunan di Kabupaten Cirebon apabila tidak ada pembenahan serius dalam struktur pejabat daerah. Ia menyatakan bahwa kelambanan dan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan selama ini menjadi bukti nyata bahwa pergantian pejabat menjadi kebutuhan mendesak.
“Saya pesimis Cirebon akan maju kalau Sekda dan Kepala Bapelitbangda masih yang itu-itu saja. Jangan salahkan masyarakat kalau ke depan Cirebon malah makin mundur,” ujarnya.
Pernyataan Aan ini bukan hanya sekadar kritik, tapi juga peringatan akan potensi turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, jika Bupati Imron tidak segera mengambil tindakan korektif.
Soal Wakil Bupati: Komunikasi Masih Aman
Meski kritis terhadap dua pejabat utama, Aan menyampaikan penilaian yang lebih netral terhadap Wakil Bupati Cirebon. Menurutnya, kinerja Wabup belum bisa dievaluasi sepenuhnya karena belum banyak data atau informasi yang muncul ke permukaan.
Namun, ia memberi catatan positif terkait komunikasi Wabup dengan berbagai pihak yang dinilainya masih terjaga baik dan belum menimbulkan polemik.
“Kalau soal Wabup, saya belum bisa nilai terlalu dalam. Tapi sejauh yang saya dengar, komunikasi dengan beberapa pihak belum ada masalah,” katanya.
Harapan KNPI: Bupati Harus Bertindak Tegas
Dalam konteks yang lebih luas, Aan berharap Bupati Imron tidak ragu untuk mengambil keputusan besar, termasuk melakukan rotasi atau penggantian pejabat yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.
“Pak Bupati harus tegas. Jangan sampai loyalitas membutakan rasionalitas. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana bisa berharap Cirebon bergerak maju?” tukas Aan.
Sebagai Ketua KNPI, Aan menegaskan bahwa pihaknya siap berdiri di garis depan untuk mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama generasi muda, agar arah pembangunan Kabupaten Cirebon sesuai dengan harapan dan potensi yang dimiliki daerah.
Tantangan Kabupaten Cirebon Butuh Solusi Terpadu
Di tengah berbagai tantangan pembangunan seperti keterbatasan anggaran, buruknya infrastruktur, dan persoalan tata ruang, Kabupaten Cirebon membutuhkan sinergi lintas sektor dan keberanian dalam melakukan reformasi birokrasi.
Kritik dari KNPI ini seharusnya menjadi bahan refleksi, bahwa evaluasi internal sangat penting untuk menjaga ritme dan integritas roda pemerintahan.
