Komisi I DPRD Jabar Gelar RDP Terkait Pemekaran Cirebon Timur

adainfo.id – Komisi I DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Cirebon Timur (FCTM) terkait usulan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Cirebon Timur.

Pertemuan penting tersebut berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (14/8/2025), dan dihadiri para legislator lintas fraksi.

Sekretaris Jenderal FCTM, Taufik Ridwan, menyampaikan apresiasi atas respon positif dari para wakil rakyat di Komisi I DPRD Jabar.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa usulan pemekaran Cirebon Timur bukan sekadar wacana, melainkan aspirasi nyata yang terus menguat di masyarakat.

“Yang jelas soal luas wilayah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik usai RDP.

Ia menegaskan, Cirebon Timur memiliki potensi ekonomi besar yang mendukung kemandirian sebagai daerah otonom.

Wilayah yang telah berkembang pesat sebagai kawasan industri itu kini menjadi rumah bagi berbagai perusahaan besar, mulai dari pabrik sepatu hingga tekstil.

Pertumbuhan industri tersebut diharapkan mampu menopang pendapatan asli daerah (PAD) jika pemekaran terealisasi.

Dukungan dari Kabupaten Induk

Taufik menambahkan, langkah pemekaran Cirebon Timur semakin realistis karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kabupaten Cirebon sebagai daerah induk. Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada 5 Desember 2023 lalu.

“Alhamdulillah, apa yang disampaikan FCTM itu disambut baik Komisi I DPRD Jabar,” ungkap Taufik dengan optimistis.

Ia juga meyakini, peluang realisasi pemekaran semakin terbuka lebar di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurutnya, pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk memperhatikan aspirasi daerah, khususnya terkait pemekaran wilayah strategis seperti Cirebon Timur.

Komisi I DPRD Jabar: Pemekaran Sangat Layak

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Muhamad Sidkon, menyatakan bahwa usulan CDOB Cirebon Timur akan segera diteruskan ke pimpinan DPRD Jabar untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna.

“Ini untuk dijadwalkan paripurna terkait laporan Komisi I mengenai usulan CDOB Cirebon Timur,” jelas politikus PKB tersebut.

Sidkon menilai, usulan pemekaran ini tidak perlu dibahas lagi melalui panitia khusus (pansus). Menurutnya, hasil pembahasan di tingkat Komisi I sudah cukup kuat, baik dari aspek filosofis, historis, maupun kajian akademis.

“Ini tinggal penetapan terkait Surat Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Gubernur. Kajian juga sudah ada, jadi menurut kami sangat layak untuk diusulkan ke pusat,” tambah Sidkon.

Dukungan Lintas Fraksi

Dalam RDP tersebut, dukungan juga mengalir dari sejumlah anggota dewan lintas fraksi. Salah satunya datang dari Daddy Rohanady, anggota DPRD Jabar dari Komisi IV yang juga merupakan wakil rakyat daerah pemilihan Cirebon-Indramayu.

Menurut Daddy, pemekaran Cirebon Timur adalah langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Dengan cakupan wilayah Kabupaten Cirebon yang luas, pelayanan publik dinilai sering kali tidak merata.

Kehadiran daerah otonom baru diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejarah Panjang Usulan Pemekaran

Usulan pemekaran Cirebon Timur sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal 2000-an, wacana ini sudah muncul karena ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Cirebon.

Meski telah beberapa kali diajukan, realisasi pemekaran terkendala oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat.

Namun, dengan adanya sinyal politik baru di era Presiden Prabowo, aspirasi ini kembali menemukan momentumnya.

FCTM sebagai motor penggerak aspirasi masyarakat terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat.

Dukungan pun semakin menguat, baik dari kalangan akademisi maupun pelaku industri yang melihat potensi Cirebon Timur sebagai pusat ekonomi baru di Jawa Barat.

Potensi Cirebon Timur sebagai Daerah Otonom

Cirebon Timur mencakup wilayah pesisir dan kawasan industri yang berkembang pesat.

Dengan adanya pelabuhan, sentra produksi, dan akses jalan strategis menuju jalur pantura, daerah ini memiliki nilai ekonomi tinggi.

Selain industri, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat.

Bila pemekaran terlaksana, Cirebon Timur berpotensi menjadi salah satu daerah otonom dengan pertumbuhan ekonomi cepat di Jawa Barat.

Tidak hanya itu, pemekaran juga diharapkan memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Cirebon.

Dengan dukungan yang semakin solid, langkah selanjutnya adalah membawa usulan CDOB Cirebon Timur ke pemerintah pusat melalui mekanisme resmi.

DPRD Jabar bersama Gubernur akan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama sebagai dasar pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, usulan itu akan dibahas di tingkat nasional dengan mempertimbangkan kajian teknis, administratif, dan finansial.

Bila semua persyaratan terpenuhi, tidak menutup kemungkinan Cirebon Timur resmi berdiri sebagai daerah otonom baru dalam waktu dekat.