Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Kinerja RSD Gunung Jati
adainfo.id – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja strategis bersama jajaran Dinas Kesehatan dan manajemen RSD Gunung Jati pada Rabu, 4 Juni 2025. Rapat tersebut membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, efektivitas mekanisme rujukan pasien, hingga pengelolaan keuangan dan alat kesehatan di salah satu rumah sakit rujukan utama di Kota Cirebon.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd., menyampaikan bahwa secara umum alur rujukan pasien, baik yang masuk maupun keluar dari RSD Gunung Jati, dinilai telah berjalan cukup baik. Namun, ia tetap menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Sistem Rujukan Pasien Dinilai Sudah Tertata Baik
“Kami ingin memastikan bahwa prosedur rujukan pasien benar-benar dijalankan dengan baik. Sejauh ini, dari laporan yang kami terima, belum ada kendala besar. Tapi tentu, ini bukan berarti boleh lengah,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus berinovasi dan melakukan pembenahan, terutama dalam hal efisiensi pelayanan serta kenyamanan pasien.
Soroti Beban Utang dan Pengelolaan Keuangan
Tak hanya sistem rujukan, Komisi III juga menyoroti persoalan keuangan rumah sakit, khususnya terkait utang yang masih membebani operasional RSD Gunung Jati. Dalam pemaparan manajemen, disebutkan bahwa pelunasan utang sudah mulai dilakukan secara bertahap sejak awal tahun ini.
“Manajemen menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan beban utang dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Ini tentu membutuhkan konsistensi dan tata kelola keuangan yang ketat,” jelas Yusuf.
Pihak DPRD berharap pelunasan ini tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada pasien, dan sebaliknya dapat menjadi momentum untuk menata ulang struktur anggaran dan efisiensi operasional rumah sakit secara menyeluruh.
Pengelolaan Alkes dan Kerja Sama Operasi Harus Transparan
Hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi III adalah adanya kerja sama operasi atau skema manajemen sewa terhadap alat kesehatan (alkes) yang digunakan di RSD Gunung Jati. Menurut Yusuf, hal ini sah-sah saja dilakukan, asalkan dilaksanakan secara terbuka dan disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Transparansi adalah kunci. RSD Gunung Jati ini milik daerah, jadi semua bentuk kerja sama harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak cukup hanya menjalin mitra, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang kuat,” tegas Yusuf.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan secara berkala kepada DPRD sebagai representasi publik. Ke depan, Komisi III akan terus memantau jalannya pengelolaan rumah sakit, baik dari sisi layanan, aset, maupun kerja sama strategis.
Apresiasi Sikap Terbuka Manajemen RSD Gunung Jati
Dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam tersebut, manajemen RSD Gunung Jati dinilai telah menunjukkan sikap terbuka dan komunikatif dalam merespons berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota dewan.
“Apa yang kami tanyakan dijawab dengan rinci dan argumentatif. Ini patut diapresiasi. Tapi tentu saja, tidak berarti selesai di sini. Justru harus menjadi penyemangat untuk terus melakukan perbaikan,” tambah Yusuf.
DPRD Ingatkan Tugas Pelayanan Tak Boleh Tertinggal
DPRD Kota Cirebon melalui Komisi III menegaskan bahwa RSD Gunung Jati memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan tingginya tingkat kunjungan dan peran sebagai rumah sakit rujukan regional, maka pelayanan yang diberikan harus mencerminkan standar profesionalisme dan kualitas tinggi.
“Jangan sampai disibukkan oleh urusan manajemen internal, lalu lupa pada tugas utamanya yaitu melayani masyarakat dengan optimal,” tegas Wakil Ketua Komisi III, Sarifudin, S.H., dalam kesempatan yang sama.
Dukungan Legislator untuk Penguatan Layanan Kesehatan
Sekretaris Komisi III, R. Endah Arisyanasakanti, S.H., turut menyuarakan pentingnya peningkatan fasilitas dan SDM rumah sakit. Menurutnya, kondisi rumah sakit harus mencerminkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap layanan publik.
“Saat ini RSD Gunung Jati menjadi tumpuan banyak warga dari dalam dan luar kota. Kami ingin rumah sakit ini terus diperkuat dari segala sisi,” ujarnya.
Perlu Komitmen Bersama Pemerintah Daerah
Rapat ini juga menjadi cerminan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengelola layanan kesehatan sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang inklusif dan responsif. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan diminta untuk lebih proaktif mendukung berbagai kebutuhan dan transformasi rumah sakit.
“Mulai dari dukungan anggaran, regulasi, hingga pengawasan. Semua pihak harus ambil bagian. Karena keberhasilan layanan kesehatan, bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja,” ujar anggota Komisi III lainnya, dr. Tresnawaty, Sp.B.
