Konsolidasi Program MBG, DPRD Depok Soroti Pentingnya Data Akurat Penerima Manfaat
adainfo.id – Upaya memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok terus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar kegiatan konsolidasi dan validasi data sekaligus peluncuran data terpadu penerima manfaat program tersebut di Balai Kota Depok pada Senin (16/03/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dihadiri oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, jajaran Pemkot Depok, anggota DPRD, camat, serta para lurah dari seluruh wilayah di kota tersebut.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pelaksana program di tingkat wilayah.
“Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan banyak pencerahan langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selama ini mungkin sinkronisasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para koordinator kecamatan sempat terasa kurang berjalan optimal, namun melalui pertemuan ini akhirnya bisa tercairkan,” ujar Yeti kepada wartawan Senin (16/03/2026).
Pentingnya Data Akurat Penerima Manfaat
Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor utama untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Hal tersebut juga menjadi perhatian utama dalam konsolidasi program MBG yang digelar oleh Pemkot Depok bersama BGN.
Menurut Yeti, pembaruan data penerima manfaat harus terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Yang paling utama adalah bagaimana data terbaru selalu tersedia sehingga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dalam forum tersebut juga muncul berbagai masukan dari para lurah dan camat terkait kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.
Terutama terkait keterbatasan informasi mengenai jumlah dan identitas penerima manfaat program di masing-masing wilayah.
“Tadi juga sempat disampaikan oleh para lurah dan camat bahwa selama ini komunikasi belum berjalan dengan maksimal sehingga mereka belum mendapatkan data terbaru atau jumlah detail penerima manfaat di setiap wilayah,” jelasnya.
Kendala tersebut menjadi perhatian serius karena data yang tidak mutakhir dapat memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pembentukan Satgas Pengawasan Program
Selain memperkuat basis data penerima manfaat, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Kami akan membentuk satgas yang bertugas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan,” ungkap Yeti.
Satuan tugas tersebut nantinya akan berperan dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai standar.
Mulai dari kualitas bahan makanan, menu yang disajikan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pengawasan ini dianggap penting mengingat program MBG merupakan salah satu program nasional yang memiliki cakupan penerima manfaat cukup luas, mulai dari anak-anak hingga kelompok masyarakat rentan.
Transparansi Melalui Media Sosial
Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga didorong untuk ikut berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Yeti, pihak BGN juga menekankan pentingnya transparansi informasi agar publik dapat memantau secara langsung pelaksanaan program di lapangan.
“Dari pihak BGN juga menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan bisa menjadi kontrol sosial. Setiap SPPG diwajibkan memiliki akun media sosial agar menu makanan yang disajikan setiap hari dapat ditampilkan secara terbuka,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, setiap dapur pelayanan atau SPPG diharapkan secara rutin mengunggah menu makanan yang disediakan bagi para penerima manfaat.
Informasi yang ditampilkan tidak hanya mengenai jenis makanan, tetapi juga kandungan gizi yang terdapat di dalam menu tersebut.
Dengan demikian masyarakat dapat melihat apakah makanan yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Melalui media sosial tersebut masyarakat bisa melihat menu yang disajikan, kandungan gizinya, serta apakah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan,” kata Yeti.
Monitoring Langsung di Lapangan
Selain memanfaatkan sistem transparansi digital, pengawasan juga dilakukan secara langsung di lapangan oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Depok.
Yeti mengaku selama ini dirinya aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai lokasi penyaluran bantuan.
“Secara pribadi saya juga sering melakukan monitoring langsung, baik ke sekolah-sekolah maupun ke SPPG. Ini menjadi salah satu bentuk kontrol agar jika ada laporan masyarakat terkait menu yang tidak sesuai, kami bisa langsung turun ke lapangan untuk memastikan dan melakukan perbaikan,” tuturnya.
Langkah monitoring langsung tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar sesuai dengan standar kesehatan dan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Melalui kegiatan konsolidasi dan validasi data yang digelar di Depok tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih terkoordinasi, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
