Krisis Air di Desa Beringin: Petani Tercekik, Panen Terancam Gagal
adainfo.id – Ketika semangat menjaga ketahanan pangan nasional tengah bergema lewat berbagai program dan pidato kebijakan, realitas pahit justru menimpa Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.
Di wilayah yang identik dengan sawah subur itu, krisis air berkepanjangan telah memaksa petani bertahan hidup dengan segala keterbatasan.
Lima Tahun Tanpa Kepastian: Saluran Irigasi Masih Lumpuh
Sumber utama krisis ini berasal dari kerusakan saluran irigasi utama yang menghubungkan Sungai Cimanis ke lahan pertanian Desa Beringin.
Longsor hebat yang terjadi pada 2020 telah mengubur harapan petani. Sejak saat itu, tak ada perbaikan permanen yang benar-benar hadir menyelamatkan kondisi pertanian warga.
“Saluran irigasi kami itu urat nadi kehidupan. Tapi sudah lima tahun rusak, dan belum diperbaiki. Petani bikin sumur bor sendiri, jual ternak, beli air. Tapi hasilnya tak sepadan,” ungkap Kuwu Desa Beringin, Agung Gunawan, Rabu (25/6/2025).
Puluhan kali pihak desa dan kelompok tani mengadu ke instansi terkait, mulai dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung, PSDA Provinsi Jawa Barat, hingga Pemkab Cirebon. Namun yang didapat baru sebatas janji. Survei dan pengukuran telah dilakukan, tapi realisasi pembangunan masih kabur.
Solusi Setengah Jalan: Saluran Darurat Tak Bertahan
Sebelumnya, PSDA memang sempat membangun saluran darurat berbentuk pipa. Namun dalam waktu hanya satu bulan, pipa itu tersapu banjir, membuat lahan-lahan kembali kekeringan. Tanpa sistem irigasi yang layak, petani seperti bertaruh hidup-mati dengan musim tanam.
“Kami dengar katanya proyek perbaikan mau dimulai Juli atau Agustus, tapi semua masih menunggu instruksi pusat. Padahal kami sudah kehilangan banyak musim panen,” tegas Agung.
Tak sedikit petani yang memaksakan diri tetap menanam. Tapi risiko yang mereka hadapi tinggi. Gagal panen menjadi ancaman nyata, karena tanpa air, pupuk pun tak bisa bekerja maksimal.
Biaya Produksi Membengkak, Petani Terjerat Utang
Menurut Sekretaris Desa Beringin, Supriyadi, banyak petani akhirnya membuat sumur bor sendiri. Biayanya tidak sedikit. Satu sumur bisa menelan dana Rp10–15 juta, belum termasuk biaya mesin pompa dan operasional harian.
“Panen pun tidak bisa menutup biaya produksi. Apalagi kalau hasilnya rusak karena kekurangan air. Banyak petani yang akhirnya menanggung utang,” terang Supriyadi.
Sumur bor bantuan BBWS pun tidak lagi bisa digunakan. Banjir beberapa waktu lalu merusak seluruh infrastruktur tersebut. Lahan seluas 50 hektare, yang terdiri dari 20 hektare sawah padi dan 30 hektare jagung, kini terancam tidak bisa ditanami.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada Desa Beringin, tapi juga Japura Bakti, Japura Kidul, dan Rawaurip, yang selama ini menggantungkan pengairan dari saluran Sungai Cimanis.
Ketahanan Pangan Terancam, Krisis Bukan Sekadar Ekonomi
Di saat program ketahanan pangan dikibarkan sebagai prioritas nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, kenyataan di Desa Beringin menjadi kontras yang menyakitkan.
Di balik slogan “Kita Siap Mandiri Pangan”, ratusan petani di Desa Beringin justru kehabisan akal menjaga lahan agar tetap produktif.
“Bagaimana mau bicara swasembada, kalau kami di desa tidak bisa menanam? Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal nasib ribuan warga,” ungkap Agung getir.
Desa ini adalah contoh nyata ketimpangan antara wacana pusat dan realitas desa. Mereka bukan tidak mau bekerja. Semangat bertani tetap menyala, namun tanpa akses air, semua usaha hanya akan menjadi jerih payah sia-sia.
Suara Desa yang Terlupakan: Seruan untuk Pemerintah Pusat
Agung dan Supriyadi tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya mengetuk pintu kebijakan. Namun, harapan mereka kini ditambatkan pada keseriusan pemerintah pusat.
“Kami mohon Presiden, Menteri PUPR, dan Gubernur segera turun tangan. Jangan tunggu sampai desa ini benar-benar lumpuh. Kalau saluran air dibenahi, petani bisa bangkit sendiri,” ujar Agung.
Krisis air di Desa Beringin adalah panggilan darurat bagi program ketahanan pangan nasional. Tanpa petani, tak ada pangan.
Tanpa air, tak ada pertanian. Maka suara dari akar rumput seperti ini harus segera dijawab dengan tindakan konkret, bukan sekadar wacana manis di atas mimbar politik.
