Kronologis OTT Bupati Pekalongan, Dua Orang Terdekat Bupati Diamankan
adainfo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau kembali melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, tim penindakan menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, bersama dua orang terdekatnya.
OTT Bupati Pekalongan ini berlangsung pada dini hari dan langsung menyedot perhatian publik, mengingat Fadia merupakan kepala daerah aktif di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyampaikan bahwa total tiga orang diamankan dalam operasi senyap tersebut.
“Bahwa pada dini hari tadi, tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan, dan dua pihak lainnya merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari bupati,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).
Diamankan di Semarang, Dibawa ke Jakarta
Budi menjelaskan, ketiganya diamankan di wilayah Semarang sebelum kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sudah tiba (di gedung Merah Putih) sekira pukul 10.25 WIB,” ujar Budi.
Setibanya di Jakarta, Fadia Arafiq dan dua orang yang turut diamankan langsung menjalani pemeriksaan awal oleh penyelidik dan penyidik KPK.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut.
Dugaan Terkait Pengadaan di Pemkab Pekalongan
Saat ditanya mengenai konstruksi perkara dalam OTT Bupati Pekalongan ini, Budi belum membeberkan detail kasus.
Ia hanya mengisyaratkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
“Ini kan ada beberapa pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, jadi nanti kita akan melihat lokusnya di mana saja. Nanti kami sampaikan,” kata Budi.
Ia juga belum mengungkapkan secara rinci jenis proyek pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk nilai anggaran maupun pihak swasta yang diduga terlibat.
Barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut pun masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik.
“(Termasuk barang bukti) nanti kami sampaikan,” tambah Budi.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyelidikan masih terus berkembang dan KPK belum merilis secara resmi konstruksi lengkap perkara yang menjerat kepala daerah tersebut.
10 ASN Pekalongan Diperiksa
Selain mengamankan Bupati Pekalongan bersama dua orang terdekatnya, KPK juga memeriksa sekitar 10 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pejabat Sementara Kasi Humas Polres Kota Pekalongan, Iptu Purno Utomo, membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan oleh KPK di kantornya.
“Iya, benar, di ruang aula dan posko. Akan tetapi, kami tidak tahu secara persis kegiatan ataupun pemeriksaan apa yang sedang dilakukan KPK, siapa saja yang diperiksa, berapa orang yang diperiksa, maupun materinya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyidik KPK meminjam dua ruangan di lantai dua, yakni aula dan posko, untuk keperluan pemeriksaan.
Meski demikian, pihak kepolisian setempat tidak mengetahui detail materi pemeriksaan maupun identitas ASN yang diperiksa karena seluruh proses menjadi kewenangan penuh KPK.
Diduga, pemeriksaan terhadap sejumlah ASN tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang tengah didalami dalam OTT Bupati Pekalongan.
Sejumlah Ruangan Disegel
Tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap ASN, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Salah satunya adalah ruang kerja Bupati Pekalongan.
Penyegelan tersebut menjadi bagian dari langkah penyidikan untuk mengamankan dokumen atau barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.
Di sisi lain, terpantau lima mobil berpelat merah atau mobil dinas milik Pemkab Pekalongan masih terparkir di halaman Mapolres Pekalongan Kota.
Keberadaan kendaraan dinas tersebut menambah perhatian publik terhadap proses hukum yang tengah berlangsung.
Sorotan terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan
OTT Bupati Pekalongan ini menjadi sorotan tajam, mengingat kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kerap menjadi celah praktik korupsi.
Pengadaan yang melibatkan anggaran besar dan proses tender menjadi area rawan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Dengan diamankannya Fadia Arafiq dan dua orang kepercayaannya, publik kini menanti kejelasan mengenai dugaan peran masing-masing pihak dalam perkara ini.
Apakah berkaitan dengan suap proyek, pengaturan pemenang tender, atau bentuk penyimpangan lain, seluruhnya masih menunggu pengumuman resmi KPK.
KPK dijadwalkan akan memberikan keterangan lebih lengkap melalui konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal rampung dan status hukum para pihak ditentukan.
OTT Bupati Pekalongan menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan lembaga antirasuah.
Proses hukum yang berjalan akan menentukan arah perkara sekaligus membuka fakta-fakta baru terkait dugaan praktik korupsi dalam pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
