LBH PP GP ANSOR Kabupaten Cirebon Desak Kejaksaan Korupsi DPKPP
adainfo.id – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) kembali menyoroti secara tajam dugaan praktik korupsi berjamaah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) yang ditengarai melibatkan sejumlah elit pejabat, ASN, serta pihak swasta.
Menurut pernyataan resmi anggota LBH PP GP Ansor, Waswin Janata, korupsi berjamaah dalam proyek infrastruktur bukanlah isapan jempol. Ia bahkan menyebut praktik ini terjadi secara sistemik dan tidak hanya terbatas pada proyek di wilayah Cirebon Timur seperti Kecamatan Lemahabang dan Losari, tetapi sangat mungkin juga berlangsung di wilayah Barat, Utara, dan Selatan Kabupaten Cirebon.
Desakan Penuntasan Total Tanpa Tebang Pilih
Waswin menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon telah menetapkan dan menahan beberapa tersangka, termasuk AP selaku Kepala DPKPP, proses hukum tidak boleh berhenti sampai di situ.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kejari Cirebon yang berani mengungkap kasus ini. Namun, kami juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat turut diseret ke meja hijau. Ini harus jadi pembelajaran sekaligus efek jera,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (06/06/2025).
LBH PP GP Ansor juga meminta Kejaksaan lebih progresif dalam menelusuri siapa saja yang mengawal, mengatur, dan mengarahkan program bantuan keuangan provinsi Jawa Barat tahun 2024, yang menjadi bagian dari proyek yang diperkarakan.
Anggaran Puluhan Miliar Jadi Ajang Bancakan Elit
Dalam temuan sementara, puluhan miliar anggaran proyek infrastruktur, yang sejatinya untuk perbaikan jalan dan drainase, justru dijadikan “bancakan” oleh oknum pejabat dan kontraktor swasta. Kasus ini merupakan lanjutan dari dugaan korupsi pada program bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Cirebon, yang disebut dikelola tidak transparan dan sarat kolusi.
“Ini bukan sekadar penyalahgunaan jabatan, ini adalah bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dihadapi dengan langkah hukum yang luar biasa juga,” kata Waswin.
LBH GP Ansor mengingatkan bahwa Pemkab Cirebon pernah tercoreng OTT KPK terhadap bupati di periode sebelumnya. Namun, ironisnya, sejumlah pejabat ASN yang diduga terlibat tidak pernah tersentuh hukum. Hal ini, menurut mereka, menciptakan budaya impunitas dan kepercayaan diri berlebihan di kalangan pelaku korupsi.
“Banyak dari mereka tidak jera karena tidak pernah dihukum. Mereka merasa kebal hukum dan terus mengulang perbuatan yang sama,” ujar Waswin.
LBH PP GP Ansor juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pengusutan kasus korupsi di DPKPP ini. Mereka mengajak masyarakat untuk ikut mengawal dan memastikan bahwa tidak ada yang dilindungi dalam kasus ini.
“Kami minta Kajari dan jajarannya membuka kasus ini seterang-terangnya. Jangan ada yang ditutupi, karena publik ingin tahu siapa saja yang selama ini bermain dengan uang rakyat,” tegasnya lagi.
Rekam Jejak Penanganan Kasus oleh Kejari Cirebon
Kejari Kabupaten Cirebon sebelumnya telah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dan drainase di dua kecamatan, yakni Lemahabang dan Losari, dengan lokus proyek berada dalam ruang lingkup DPKPP.
Pada Rabu, 28 Mei 2025, penyidik pidana khusus resmi menetapkan beberapa tersangka, termasuk AP, dan menahannya untuk memudahkan proses hukum lanjutan. Namun publik berharap agar pengusutan ini tidak berhenti hanya pada pelaksana teknis di lapangan.
Dugaan korupsi berjamaah di lingkungan Pemkab Cirebon bukan hanya soal penyalahgunaan anggaran, tetapi juga soal rusaknya sistem pengawasan dan lemahnya integritas. LBH PP GP Ansor berharap penanganan kasus ini menjadi momentum bersih-bersih total di tubuh Pemkab, khususnya di DPKPP dan lembaga-lembaga teknis terkait.
Dengan keberanian Kejari Cirebon dan dukungan dari elemen masyarakat sipil, harapan akan terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin terbuka.
