Mensos Saifullah Yusuf Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026

adainfo.id – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air, termasuk di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan target ambisius tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Kamis (14/8/2025).

“‎Kami ingin berkolaborasi dengan Pak Bupati dan juga dengan pemerintah kota untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kalau kolaborasi dilakukan secara terpadu, dampaknya akan lebih nyata,” ujar Saifullah di hadapan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

Keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor kunci untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi warga miskin ekstrem.

Target 2026: Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 merupakan komitmen nasional yang harus diwujudkan melalui kerja bersama.

Kementerian Sosial saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna menyinergikan program penanggulangan kemiskinan.

“Kami berupaya agar langkah-langkah penanganan dilakukan secara terpadu. Tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat, sehingga mereka bisa mandiri,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa pencapaian target ini bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat, angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol.

Bansos Dievaluasi Maksimal Lima Tahun Sekali

Terkait mekanisme bantuan sosial (bansos), Mensos menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, maksimal setiap lima tahun.

Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima.

“Lansia dan penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas penerima bansos jangka panjang. Sementara untuk kelompok usia produktif, kami dorong masuk ke program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha,” kata Saifullah.

Ia menyebut, banyak penerima bansos yang berhasil keluar dari kemiskinan setelah mendapatkan pelatihan dan modal usaha.

Beberapa di antaranya kini menjadi pelaku usaha mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dari Penerima Bansos ke Keluarga Mandiri

Saifullah menjelaskan, pemerintah setiap tahun menargetkan sekitar 300 ribu keluarga penerima bansos untuk beralih ke program pemberdayaan.

Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

“Banyak yang berhasil. Jadi kalau ada yang tidak lagi menerima bansos, bukan berarti kita lepas, tapi kita dorong agar mereka mandiri. Ada yang tadinya penerima bansos lalu pindah ke program pemberdayaan dan sekarang menjadi keluarga yang layak,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika ditemukan penerima bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah tidak segan untuk melakukan koreksi. Sebaliknya, program yang dinilai tepat sasaran akan terus dilanjutkan.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Mensos menilai, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan ekstrem bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah pusat menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan anggaran, sementara pemerintah daerah bertugas melaksanakan program di lapangan dengan menyesuaikan pada kondisi wilayah masing-masing.

“Kolaborasi itu harus nyata, tidak hanya di atas kertas. Kita butuh aksi bersama yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Saifullah juga mengajak dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan untuk turut serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, peran semua pihak akan mempercepat tercapainya target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah 1,9 dolar AS per hari.

Pemerintah telah memasukkan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional yang harus selesai sebelum 2026.

Sejumlah strategi telah ditempuh, mulai dari penyaluran bansos tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi.

Kementerian Sosial juga menggandeng kementerian dan lembaga lain untuk memperluas jangkauan program serta memastikan keberlanjutan hasil.

Meski target nol persen kemiskinan ekstrem tergolong ambisius, Saifullah optimistis bahwa dengan kerja bersama, tujuan tersebut dapat dicapai.

“Kuncinya adalah ketepatan sasaran, kesinambungan program, dan pemberdayaan masyarakat. Kalau tiga hal ini berjalan, saya yakin 2026 kita bisa nol persen kemiskinan ekstrem,” tutupnya.