MK Putuskan UU Pensiun Pejabat Negara Inkonsitusional

adainfo.id – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bersifat inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pada Senin (16/3/2026).

Mahkamah menilai aturan yang telah berlaku selama puluhan tahun tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan pentingnya pembaruan regulasi agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan tata kelola negara modern.

“Menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara,” kata Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan.

MK Perintahkan DPR dan Pemerintah Segera Susun UU Baru

Dalam amar putusannya, MK memberikan waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) bersama pemerintah untuk menyusun aturan baru sebagai pengganti UU Nomor 12 Tahun 1980.

Selama masa transisi tersebut, undang-undang lama masih tetap berlaku. Namun apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada regulasi baru yang disahkan, maka UU tersebut otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini menjadi sinyal kuat bagi DPR dan pemerintah untuk segera melakukan pembaruan terhadap sistem pengaturan hak keuangan pejabat negara, termasuk menyangkut gaji, tunjangan, hingga pensiun.

UU Lama Dinilai Tak Relevan

Mahkamah menilai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika ketatanegaraan yang berkembang saat ini.

Perubahan sistem politik, struktur kelembagaan negara, serta mekanisme pengisian jabatan publik dinilai membutuhkan pengaturan baru yang lebih adaptif.

Selain itu, MK juga menilai bahwa regulasi lama belum mampu menjawab kebutuhan terkait transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberian hak keuangan pejabat negara.

Lima Pertimbangan Penting dari MK

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan undang-undang baru.

Pertama, pengaturan harus disesuaikan dengan karakter jabatan, baik yang berasal dari hasil pemilihan umum, hasil seleksi berbasis kompetensi, maupun penunjukan langsung oleh pemerintah.

Kedua, aspek independensi lembaga negara harus menjadi perhatian utama, agar pejabat negara tidak mudah terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengganggu integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas.

Ketiga, pengaturan besaran hak keuangan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Keempat, Mahkamah juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pensiun pejabat negara.

Dalam hal ini, pembentuk undang-undang diberi opsi untuk tetap mempertahankan sistem pensiun atau menggantinya dengan skema lain seperti pemberian uang kehormatan satu kali setelah masa jabatan berakhir.

Kelima, lamanya masa jabatan menjadi faktor penting dalam menentukan besaran hak keuangan yang diterima pejabat negara.

Gugatan Berasal dari Dosen dan Mahasiswa

Permohonan uji materi terhadap UU Nomor 12 Tahun 1980 ini diajukan oleh sejumlah akademisi dari Universitas Islam Indonesia.

Para pemohon terdiri dari dosen Fakultas Hukum Ahmad Sadzali dan Anang Zubaidy, serta sejumlah mahasiswa, yakni Muhammad Farhan Kamase, Alvin Dain, Zidan Patra Yudistira, Rayhan Madani, dan Muhammad Fajar Rizki.

Mereka menilai bahwa pengaturan hak keuangan, khususnya terkait pensiun anggota DPR, perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Para pemohon berpendapat bahwa anggaran negara yang digunakan untuk pensiun pejabat negara seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan.

Sorotan pada Dana Pensiun DPR

Dalam permohonannya, para pemohon secara khusus menyoroti besaran dana pensiun bagi anggota legislatif yang dinilai cukup besar.

Mereka menilai bahwa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat perguruan tinggi.

Isu ini menjadi salah satu perhatian publik karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan prioritas pembangunan nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka ruang bagi reformasi sistem pengelolaan hak keuangan pejabat negara agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya putusan ini, DPR dan pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan regulasi baru yang mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pengaturan hak keuangan pejabat negara.