Mulai dari Jimly Asshiddiqie hingga Mahfud MD, Ini Daftar Lengkap Anggota Komisi Reformasi Polri
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penting di Istana Merdeka, Jakarta, dengan para anggota Komisi Reformasi Polri.
Rapat ini digelar segera setelah upacara pelantikan sepuluh anggota komisi tersebut yang resmi diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran komisi ini sebagai motor pembaruan dan pengawas moral bagi kepolisian.
Ia menyampaikan bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan langkah strategis pemerintah untuk membenahi berbagai persoalan internal di tubuh Polri.
Reformasi Polri Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan
Presiden Prabowo dalam arahannya mengatakan, Komisi Reformasi Polri dibentuk untuk mengkaji secara mendalam seluruh aspek kelembagaan kepolisian.
“Jadi sekali lagi Saudara, komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bilamana perlu,” papar Prabowo dalam arahannya di hadapan para anggota komisi dan pejabat tinggi negara dikutip Jumat (07/11/2025).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa komisi tersebut tidak memiliki batas waktu kerja tertentu.
Namun, setiap tiga bulan sekali wajib memberikan laporan perkembangan kepada Presiden.
Dengan demikian, proses reformasi dapat dipantau secara berkelanjutan dan terukur.
Rapat Perdana Usai Pelantikan di Istana Merdeka
Rapat tersebut dihadiri oleh sepuluh anggota Komisi Reformasi Polri, bersama sejumlah pejabat tinggi negara.
Seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemudian, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kehadiran para menteri koordinator lintas bidang dalam rapat itu menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan hanya urusan kelembagaan kepolisian.
Akan tetapi juga menjadi isu nasional yang menyangkut kepercayaan publik, keamanan, dan tata kelola pemerintahan.
Komisi Reformasi Polri Jawaban atas Tuntutan Publik
Pembentukan Komisi Reformasi Polri tak lepas dari desakan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata di tubuh kepolisian.
Aksi demonstrasi besar yang terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 menjadi pemicu pemerintah mengambil langkah konkret melalui pembentukan komisi ini.
Komisi ini diharapkan menjadi wadah independen untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberi solusi komprehensif bagi peningkatan profesionalisme Polri.
Kerja komisi ini pun harus berlandaskan nilai transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas publik.
Janji Integritas dan Pengabdian
Sebelum rapat dimulai, Presiden Prabowo secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan sepuluh anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka.
Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah untuk bekerja sebaik-baiknya demi bangsa dan negara.
“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar para pejabat mengikuti ucapan Presiden Prabowo.
Setelah pengambilan sumpah, seluruh anggota komisi menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya masa kerja mereka.
Pelantikan itu juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah tokoh penting kabinet.
Struktur dan Anggota Komisi Reformasi Polri
Komisi Reformasi Polri beranggotakan sepuluh tokoh lintas bidang.
Mulai dari pakar hukum, mantan pejabat tinggi negara, hingga perwira tinggi Polri.
Komisi ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008.
Selain Jimly, anggota lainnya antara lain:
– Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
– Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
– Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri
– Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
– Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019–2024
– Jenderal (Purn) Idham Aziz, Kapolri periode 2019–2021
– Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Kapolri periode 2015–2016
– Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian
– Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri saat ini.
