Natalius Pigai Akan Copot Pejabat yang Terlibat Judi dan Korupsi
adainfo.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menunjukkan komitmennya terhadap integritas di lingkungan Kementerian HAM. Dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial pada Selasa, 31 Desember 2024, Pigai dengan tegas mengingatkan bahwa pejabat Kementerian HAM tidak boleh terlibat dalam praktik judi, baik judi online maupun offline. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terkait judi atau korupsi akan berujung pada pencopotan jabatan secara langsung.
“Tidak boleh main judi, baik judi online maupun offline. Kalau ada yang terlibat, langsung copot,” ujar Pigai. Menurutnya, praktik judi dan korupsi bertentangan dengan nilai moral serta sikap yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pejabat di Kementerian HAM.
Korupsi Sebagai Pelanggaran HAM
Pigai juga menekankan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pejabat Kementerian HAM menjaga moralitas dengan menjauhi perbuatan zina serta senantiasa menegakkan kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
“Menjaga moral dan integritas, baik di dalam maupun di luar kantor, adalah kewajiban bagi seluruh insan Kementerian HAM,” tegasnya. Pigai juga mengingatkan bahwa komitmen untuk menjaga integritas tidak hanya berlaku di dalam lingkungan kantor, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Pelantikan Berdasarkan Meritokrasi dan Fokus pada HAM
Pelantikan 56 pejabat manajerial di Kementerian HAM ini juga mengedepankan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan jabatan. Pigai menekankan bahwa pemilihan pejabat tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA), melainkan berdasarkan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, serta mental dan moral para calon pejabat.
“Mereka yang saya angkat ini tidak saya kenal secara pribadi, tetapi saya pelajari latar belakang mereka. Semua melalui proses seleksi yang ketat,” jelas Pigai. Pelantikan ini juga bertujuan untuk mempercepat transisi Kementerian HAM sebagai entitas baru yang memisahkan diri dari Kementerian Hukum dan HAM, yang sebelumnya memiliki cakupan tugas yang lebih luas.
Komitmen Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Pigai mengungkapkan bahwa Kementerian HAM kini berfokus pada pengarusutamaan hak asasi manusia di berbagai sektor, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum dalam pengarusutamaan HAM di seluruh sektor.
Selain itu, revisi dan penyusunan undang-undang terkait hak asasi manusia juga menjadi prioritas Kementerian HAM dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. “Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berjalan dengan optimal di Indonesia,” tutupnya.
Dengan komitmen tersebut, Kementerian HAM berusaha menciptakan lingkungan yang lebih baik, bebas dari praktik korupsi dan judi, serta memperkuat pengarusutamaan HAM di semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.
