Oknum Kabidpora Kota Cirebon Diduga Lakukan Penipuan Proyek

Abdurrohim, korban penipuan oknum Kabidpora Kota Cirebon saat menunjukkan surat aduan, Minggu (06/07/25) (foto: adainfo.id)

adainfo.id – Dugaan penipuan kembali menyeruak di lingkungan birokrasi Kota Cirebon.

Kali ini, seorang warga Kabupaten Cirebon bernama Abdurrohim—akrab disapa Okim—mengaku menjadi korban proyek fiktif yang diduga melibatkan seorang oknum pejabat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon.

Okim menyatakan akan melaporkan secara resmi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Minggu (6/7/2025), setelah tidak kunjung mendapat itikad baik dari pejabat yang disebut menjanjikan proyek pengadaan barang dan jasa.

“Saya diminta menyetor uang dengan janji akan mendapatkan proyek di lingkungan dinas. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan, tidak ada kegiatan, dan uang saya tidak dikembalikan,” ujar Okim kepada awak media.

Dugaan Modus Lama: Proyek dan Janji Jadi Pegawai

Keterangan Okim memperkuat dugaan bahwa oknum pejabat tersebut bukan kali pertama terseret dalam laporan dugaan penipuan.

Sebelumnya, informasi yang diterima menyebutkan adanya laporan serupa terhadap oknum yang bersangkutan dengan modus menjanjikan kelulusan sebagai pegawai asal menyetorkan sejumlah uang yang mencapai Rp30 juta.

Namun, seperti yang dialami Okim, korban lain pun tak kunjung mendapatkan kejelasan.

Saat uang sudah diberikan, oknum pejabat tersebut sulit dihubungi, bahkan kerap menghindar dari komunikasi langsung.

“Saya sudah mencoba beberapa kali menghubungi yang bersangkutan. Kalau pun dijawab, hanya janji-janji yang tidak ada bukti,” tambah Okim.

Tembusan Laporan Dikirim ke Wali Kota dan Kapolres

Dalam upaya mencari keadilan dan penyelesaian yang tuntas, laporan Okim tidak hanya dikirimkan ke BKPSDM.

Tembusan surat aduan juga disampaikan kepada; Wali Kota Cirebon, Inspektorat Kota Cirebon, dan Kapolres Cirebon Kota.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk dorongan agar investigasi dan proses penindakan dapat dilakukan secara transparan dan tuntas.

Sanksi Kepegawaian Mengintai

Berdasarkan informasi yang berkembang, laporan-laporan sebelumnya terhadap oknum tersebut ternyata langsung ditindaklanjuti, bahkan uang yang sudah terlanjur diterima oleh oknum segera dikembalikan kepada pelapor.

Banyak yang menduga pengembalian dana secara cepat ini tidak lepas dari tekanan yang datang dari ancaman sanksi disiplin ASN, mulai dari penurunan pangkat, pemberhentian jabatan, hingga pencopotan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Kalau sudah menyangkut nama baik dan ancaman pencopotan, biasanya langsung buru-buru diselesaikan,” ujar salah satu sumber internal Pemkot Cirebon yang enggan disebut namanya.

BKPSDM Didorong Lakukan Investigasi Menyeluruh

Pihak pelapor berharap BKPSDM Kota Cirebon tidak sekadar menerima laporan, namun juga segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap oknum pejabat yang dimaksud.

Terlebih, jika terbukti melakukan tindakan penipuan yang berulang, maka sudah saatnya sanksi berat dijatuhkan.

“Kami minta ini tidak berhenti di meja aduan. Kalau terbukti bersalah, oknum ini harus diberi sanksi tegas. Bukan hanya pengembalian uang, tapi juga tanggung jawab moral dan integritas sebagai ASN,” tegas Okim.

Warga Cirebon Meminta Pemerintah Bersikap Tegas

Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama oknum pejabat Dispora ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Warga menilai pemerintah daerah harus bersikap terbuka dan tidak menutup-nutupi proses yang sedang berjalan. Sebab, jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia birokrasi dan pelayanan publik.

“Kalau benar ada penipuan proyek fiktif, berarti sudah sangat meresahkan. Pemerintah harus menindak, karena ini menyangkut kepercayaan publik,” kata Hendra, warga Kecamatan Harjamukti.

Komitmen Antikorupsi Pemkot Diuji

Peristiwa ini menjadi ujian serius terhadap komitmen Pemkot Cirebon dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.

Sejumlah pihak mendesak Wali Kota Cirebon untuk memonitor langsung perkembangan kasus ini, demi menjaga kredibilitas aparatur sipil negara di mata publik.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *