Pembangunan IKN Dipercepat, Fasilitas Legislatif dan Yudikatif Ditarget Rampung 2028
adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan fasilitas utama di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar fungsi pemerintahan legislatif dan yudikatif dapat segera beroperasi sesuai target tahun 2028.
Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden menerima laporan perkembangan pembangunan IKN dari Otorita IKN (OIKN) dalam kunjungan kerjanya ke kawasan IKN, Selasa (13/01/2026).
Presiden memberikan perhatian khusus terhadap progres pembangunan sarana negara yang menjadi fondasi pemindahan pusat pemerintahan nasional.
Pemerintah menilai percepatan ini krusial agar IKN dapat berfungsi optimal sebagai simbol pemerataan pembangunan dan wajah baru tata kelola negara.
Presiden Minta Pembangunan Fasilitas Negara Dipercepat
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo telah menaruh perhatian serius terhadap kecepatan pembangunan fasilitas negara di IKN, khususnya yang akan digunakan lembaga legislatif dan yudikatif.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” papar Prasetyo dikutip Rabu (14/01/2026).
Menurut Prasetyo, arahan tersebut sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memastikan keberlangsungan tiga fungsi utama pemerintahan berjalan seimbang di ibu kota baru.
Dalam rapat bersama jajaran OIKN, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan penting terhadap paparan yang disampaikan.
Catatan tersebut mencakup evaluasi desain hingga fungsi bangunan agar benar-benar sesuai kebutuhan jangka panjang.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” paparnya.
Prasetyo menegaskan bahwa koreksi tersebut bukan sekadar teknis, melainkan bertujuan memastikan kualitas dan efektivitas fasilitas negara yang akan digunakan dalam jangka panjang.
Tiga Fungsi Pemerintahan Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa fokus utama Presiden adalah memastikan tiga fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat segera berjalan di IKN.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” bebernya.
Dengan demikian, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar fungsional dan berkelanjutan.
Usai meninjau IKN, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.
Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah yang berjalan paralel antara pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia.
Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.
“Sekali lagi ini memang kita bekerja keras untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan kita. Sekolah rakyat untuk desil 1, desil 2 kita adakan, kita bangun,” ungkapnya.
“Kemudian yang sekolah unggulan juga kita bangun karena kita benar-benar ingin mempersiapkan sumber daya manusia kita, yang kita harapkan akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045,” tukasnya.
Pemerintah menilai pembangunan fisik IKN harus dibarengi dengan investasi besar pada kualitas sumber daya manusia.
Dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pendidikan unggulan, Indonesia diharapkan mampu menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan fondasi yang kuat dan merata.
