Pembinaan Anak Nakal di Depok Masih Jajaki Pembiayaan
adainfo.id – Program pembinaan anak nakal dengan pendekatan militer tengah menjadi sorotan publik.
Konsep ini mulai diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan telah diimplementasikan di Purwakarta.
Namun, di Kota Depok, rencana pembinaan anak nakal ini masih dalam tahap penjajakan, khususnya terkait aspek pembiayaan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa Pemkot Depok tidak serta-merta menolak atau menerima gagasan tersebut.
Menurutnya, program yang mengharuskan anak nakal tinggal dalam barak militer untuk ikut pembinaan tersebut tentu menimbulkan konsekuensi logis dari sisi anggaran.
“Orang makan dan tinggal selama kurun waktu itu kan harus ada pembiayaan, tidak mungkin juga kita meminta pembiayaan,” ucap Supian.
Artinya, pelaksanaan program ini tidak bisa dilakukan tanpa persiapan matang, terutama dari sisi keuangan.
Pembinaan Anak Nakal di Barak Militer
Ide pembinaan anak nakal lewat pendekatan militer bukan tanpa dasar.
Banyak pihak menilai bahwa pendekatan keras namun terstruktur, seperti pelatihan di barak militer yang mampu membentuk disiplin.
Kemudian, rasa tanggung jawab pada anak-anak yang selama ini dianggap bermasalah.
Dalam konteks ini, barak militer dijadikan sebagai tempat pendidikan karakter.
Purwakarta sendiri sudah menjadi percontohan awal program tersebut.
Anak-anak yang dianggap bermasalah dikirim ke Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Purwakarta untuk mengikuti pembinaan selama kurun waktu tertentu.
Di sana, mereka dilatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan diajarkan untuk hidup mandiri di bawah pengawasan ketat personel militer dan pendidik.
Depok Menyambut, Tapi Butuh Perhitungan Anggaran
Wali Kota Depok mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda terkait wacana ini.
Namun, sampai sekarang belum ada keputusan final karena masih dihitung dari sisi pembiayaan.
Supian menyatakan bahwa tidak mungkin biaya hidup anak-anak selama dibina itu dibebankan ke keluarga atau pihak lain di luar pemerintah.
Ia juga menyebut bahwa ada kemungkinan untuk bergabung dengan program serupa di Purwakarta.
Terutama jika jumlah anak yang akan dibina dari Depok masih tergolong sedikit.
“Artinya bisa saja kita bergabung ke Purwakarta, karena misalnya cuma 5-10 orang, mungkin kita bergabung ke sana,” ujarnya.
Dukungan Terhadap Gagasan Dedi Mulyadi
Terlepas dari berbagai pertimbangan, Supian secara pribadi dan selaku kepala daerah, menyatakan dukungan atas gagasan Dedi Mulyadi.
Ia melihat bahwa konsep tersebut bukan sekadar wacana keras, melainkan solusi realistis atas fenomena meningkatnya kenakalan remaja di perkotaan.
“Prinsipnya kita akan menjadikan ini program yang mudah-mudahan menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi orang tua,” kata Supian.
Kenakalan remaja seperti bolos sekolah, pergaulan bebas, tawuran, bahkan keterlibatan dalam geng motor dan kasus kriminal ringan, menjadi tantangan besar.
Hal tersebut membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pembinaan akademis.
