Pemerintah Percepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

ARY
Ilustrasi percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih oleh pemerintah. (Foto: Unsplash/Mitch Hodiono)

adainfo.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (12/02/2026), dengan agenda utama percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih serta penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan hilirisasi sektor kelautan.

Rapat tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir.

Pembangunan kampung nelayan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada integrasi sistem produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil laut secara berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa progres pembangunan tahap pertama menunjukkan perkembangan signifikan.

“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” papar Trenggono dikutip Jumat (13/02/2026).

Pada tahap awal, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan di 65 titik yang tersebar di berbagai wilayah pesisir.

Program ini dirancang sebagai model penataan kawasan nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas produksi, penyimpanan, hingga distribusi hasil tangkapan.

Konsep Kampung Nelayan Merah Putih mengedepankan perbaikan kualitas hunian nelayan, peningkatan akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas penunjang aktivitas ekonomi berbasis perikanan.

Pemerintah menargetkan penyelesaian tahap pertama dalam waktu dekat guna mempercepat dampak ekonomi langsung kepada masyarakat pesisir.

Penguatan ekosistem menjadi bagian penting dalam rapat tersebut. Pemerintah memandang sektor kelautan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan industri pendukung seperti galangan kapal, cold storage, logistik, hingga industri pengolahan hasil laut.

Integrasi Ekosistem Melalui BUMN

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” tutur Dony.

Menurut Dony, pendekatan bisnis menjadi faktor kunci agar pembangunan kampung nelayan tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Skema offtake atau penyerapan hasil produksi nelayan perlu dipersiapkan sejak awal untuk menjamin kesinambungan ekonomi.

Model pengelolaan terpadu tersebut diharapkan mampu menghubungkan nelayan dengan industri pengolahan serta pasar domestik maupun ekspor secara lebih efisien.

Dengan demikian, nilai tambah produk perikanan dapat meningkat dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak.

Konsolidasi Galangan Kapal di Bawah PT PAL

Penguatan industri galangan kapal menjadi salah satu fokus utama dalam rapat terbatas tersebut.

Pemerintah menilai ketersediaan kapal tangkap dan kapal pendukung yang berkualitas menjadi tulang punggung produktivitas sektor perikanan.

Dony menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional.

“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” beber Dony.

Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas industri maritim nasional.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, standarisasi teknologi, serta daya saing galangan kapal Indonesia di pasar global.

Pemerintah menargetkan proses konsolidasi rampung dalam waktu dekat.

Selain meningkatkan kapasitas produksi kapal, kebijakan ini juga diproyeksikan membuka peluang kerja baru, terutama bagi lulusan teknik perkapalan dan tenaga kerja terampil di sektor maritim.

Hilirisasi Perikanan dan Lapangan Kerja

Strategi pemerintah tidak berhenti pada penguatan sektor hulu seperti penangkapan ikan dan galangan kapal.

Hilirisasi industri perikanan menjadi agenda besar yang dibahas dalam rapat tersebut.

“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ungkap Dony.

Pengembangan industri turunan mencakup pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah seperti makanan olahan, produk beku, hingga komoditas ekspor siap saji.

Dengan pendekatan ini, rantai nilai perikanan tidak lagi berhenti pada hasil tangkapan mentah.

Pemerintah memandang bahwa hilirisasi akan memperluas struktur ekonomi nasional berbasis sumber daya domestik.

Potensi laut Indonesia yang luas dinilai harus dimanfaatkan secara optimal untuk menopang ketahanan pangan sekaligus memperkuat basis industri nasional.

Orientasi Ekonomi Berbasis Kekuatan Domestik

Dony menekankan bahwa kebijakan penguatan Kampung Nelayan Merah Putih dan konsolidasi industri maritim merupakan bagian dari perubahan orientasi ekonomi nasional yang lebih mendasar.

“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” tandas Dony.

Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi sumber daya alam dalam negeri.

Dengan pengelolaan terpadu, sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Rapat terbatas di Istana Merdeka tersebut menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi program strategis nasional di sektor kelautan.

Percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, konsolidasi galangan kapal, serta penguatan hilirisasi menjadi rangkaian kebijakan yang saling terhubung dalam membangun ekosistem industri perikanan nasional yang terintegrasi.

BSP GROUP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *