Pemerintah Resmikan Program Paket Ekonomi 2025: Dorong Akselerasi, Insentif Pajak, dan Penyerapan Tenaga Kerja
adainfo.id – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai strategi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dipaparkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan dalam rapat bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
Kebijakan tersebut disampaikan Airlangga selepas melakukan rapat dengan Presiden Prabowo. “Pak Menteri Keuangan tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden, dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025″, ujar Airlangga, Senin (15/09/2025).
8 Program Akselerasi Ekonomi 2025
Adapun paket ekonomi 2025 itu terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, program sektor padat karya yang nantinya dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe. kedelapan program tersebut diantaranya;
- Magang Fresh Graduate; Pemerintah meluncurkan program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan sektor industri melalui konsep link and match. Sebanyak 20.000 peserta tahap awal akan ditempatkan di berbagai perusahaan. Mereka akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama 6 bulan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk mendukung program ini.
- Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah; Program pembebasan PPh 21 (DTP) yang sebelumnya berlaku bagi sektor padat karya kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (HOREKA). Target penerima manfaat mencapai 552.000 pekerja, dengan total anggaran Rp120 miliar untuk 3 bulan terakhir tahun pajak 2025. Langkah ini diharapkan menjaga daya beli pekerja di sektor pariwisata yang tengah menghadapi tekanan.
- Bantuan Pangan; Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan berupa distribusi 10 kg beras kepada masyarakat penerima manfaat pada bulan Oktober dan November 2025. Evaluasi akan dilakukan untuk kemungkinan perpanjangan hingga Desember. Dana yang dialokasikan mencapai Rp7 triliun.
- Subsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal; Program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti driver ojek online, supir angkutan, kurir logistik, hingga pekerja lepas lainnya. Target penerimanya mencapai 731.361 orang dengan subsidi 50% untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp36 miliar. Manfaat JKK meliputi santunan kecelakaan, santunan cacat, hingga beasiswa anak senilai Rp74 juta. Sementara JKM memberikan santunan kematian Rp2 juta kepada ahli waris.
- Relaksasi Kredit Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit perumahan dari BI rate +5% menjadi BI rate +3%, sementara bunga untuk developer diturunkan dari +6% menjadi +4%. Kebijakan ini mendukung program pemerintah menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat. Tahun 2025 ditargetkan 1.000 penerima manfaat dengan dana Rp150 miliar.
- Deregulasi Tata Ruang dan OSS; Pemerintah mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Tahun 2025, targetnya diperluas menjadi 170 kecamatan di 50 kabupaten/kota. Setiap RDTR mendapat dukungan dana sebesar Rp3,5 miliar dengan total kebutuhan sekitar Rp1 triliun. Sistem OSS akan memberikan kepastian hukum izin investasi dalam waktu maksimal 20 hari kerja.
- Pilot Project Gig Economy; Sebagai langkah adaptasi ekonomi digital, pemerintah meluncurkan pilot project gig economy berupa co-working space di Jakarta. Program ini akan diperluas ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Pendanaan awal bersumber dari APBD dan dana ekonomi kreatif (Ekraf).
- Percepatan Likuiditas Perbankan; Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank Himbara untuk mempercepat likuiditas perbankan. Dana ini ditujukan mendukung program pembangunan dan menekan biaya bunga pinjaman, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan lebih mudah dan murah.
4 Program Lanjutan 2026
Selain paket ekonomi 2025, pemerintah pun tengah menyiapkan sejumlah program lanjutan untuk tahun 2026, pemerintah resmi memperpanjang sejumlah kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial guna memperkuat daya tahan UMKM serta kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
Pertama, kebijakan PPh Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dipastikan berlaku hingga 2029. Perpanjangan ini memberi kepastian dan ruang usaha lebih stabil bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Kedua, insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata juga dilanjutkan hingga 2026. Skema ini menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, dengan alokasi anggaran Rp480 miliar dan target penerima manfaat mencapai 1,7 juta pekerja.
Selain itu, pemerintah memperluas subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Program ini meliputi petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Dengan anggaran Rp753 miliar, target penerima mencapai 9,9 juta pekerja.
Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya pada program perumahan dan infrastruktur, termasuk percepatan pembangunan rumah rakyat yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta perlindungan sosial yang lebih merata, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
5 Program Unggulan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain program akselerasi dan lanjutan, pemerintah pun tengah mengagas sejumlah program strategis berbasis kerakyatan untuk memperkuat perekonomian desa dan kawasan pesisir. Melalui berbagai inisiatif, pemerintah dan koperasi menargetkan terciptanya jutaan lapangan kerja baru.
Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mampu menyerap hingga 1 juta pekerja. Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih yang berfokus pada penguatan sektor perikanan rakyat, diproyeksikan membuka kesempatan kerja bagi 200 ribu pekerja.
Di sektor tambak, agenda Revitalisasi Tambak Pantura ditargetkan menampung 168 ribu tenaga kerja, sejalan dengan dorongan peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan.
Selain itu, program Modernisasi Kapal Nelayan juga disiapkan untuk mendorong efisiensi usaha nelayan sekaligus menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.
Tak hanya sektor perikanan, bidang perkebunan rakyat pun mendapat perhatian melalui program replanting atau peremajaan tanaman di atas lahan seluas 870 ribu hektare. Program ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sekitar 1,6 juta orang.
Dengan serangkaian program tersebut, diharapkan perekonomian desa, pesisir, dan perkebunan rakyat semakin kokoh, sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.
Sedangkan untuk memastikan seluruh program berjalan, pemerintah membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, serta Menteri PPN/Bappenas.
Tim ini akan melakukan rapat mingguan, memantau pelaksanaan program, dan membuka kanal pengaduan bagi pelaku usaha.
Menteri Keuangan menegaskan, kebijakan ini tidak akan melebar defisit karena bersumber dari optimalisasi anggaran. Bahkan, jika ekonomi tumbuh lebih cepat, rasio pajak akan meningkat sehingga memperkuat fiskal negara.
