Pemerintah Siapkan Stimulus Besar untuk Genjot Pertumbuhan Ekonomi

adainfo.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mempersiapkan langkah besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya paket stimulus baru yang disebut “8 + 4 + 5” sebagai strategi mempercepat akselerasi ekonomi di tengah tantangan global.

Menurut Airlangga, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua semester terakhir menunjukkan hasil positif di angka 5,12 persen, pemerintah masih menargetkan agar capaian itu meningkat menjadi 5,2 persen secara year on year.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kebijakan yang bersifat extra push dengan intervensi fiskal terarah dan program sosial yang menyentuh masyarakat luas.

“Pertama, tentu kita punya rencana untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,2 persen. Kemarin kita lihat dalam dua semester terakhir pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen. Kita butuh tambahan gas agar ekonominya bisa lebih tinggi,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Indikator Makro Stabil Jadi Fondasi Optimisme

Airlangga menegaskan, secara makro ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang kuat dan stabil. Sejumlah indikator penting menunjukkan tren positif.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor all time high di level 8.100, sementara cadangan devisa mencapai sekitar USD 150 miliar, cukup untuk menutupi 6,5 bulan impor.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih surplus sekitar USD 2,6 miliar. Dari sisi fiskal, rasio utang terhadap PDB berada di bawah 40 persen, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio utang terendah di antara anggota G20.

“Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Rasio utang kita aman, cadangan devisa tinggi, PMI di level ekspansif di atas 50, dan indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100,” jelas Airlangga.

Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meluncurkan paket stimulus yang terukur dan bersifat akseleratif agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi terus tumbuh.

Menyasar Kelas Menengah dan Generasi Muda

Salah satu fokus utama dalam kebijakan stimulus kali ini adalah memperkuat kelas menengah dan generasi muda, khususnya lulusan baru universitas yang masih berjuang mencari pekerjaan.

Pemerintah meluncurkan program magang nasional berbasis Work Based Learning sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Program ini awalnya ditargetkan untuk 20.000 peserta, namun tingginya animo publik membuat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memperluas kuota menjadi 100.000 peserta. Lebih dari 1.300 perusahaan telah mendaftar untuk menerima peserta magang ini.

“Batch pertama sebanyak 20.000 peserta dimulai Oktober, dan batch berikutnya pada November sebanyak 80.000 peserta,” terang Airlangga.

Menariknya, program ini tidak hanya untuk kampus di bawah Kemendikbud, tetapi juga universitas di bawah Kementerian Agama, seperti IAIN. Bahkan, lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia juga dapat membuka slot magang di seluruh provinsi.

Para peserta magang akan menerima uang saku berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan UMP, agar sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Diharapkan, setelah enam bulan magang, peserta dapat direkrut secara permanen oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Insentif Besar untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Untuk pertama kalinya, sektor pariwisata akan memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah bagi karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menstimulasi sektor yang sempat terpukul akibat pandemi dan memperkuat daya saing pelaku usaha pariwisata.

“Insentif ini menyasar kelas menengah pekerja pariwisata dengan nilai Rp400.000 hingga Rp600.000 per orang per bulan,” tambah Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai yang melibatkan 215.000 lebih pekerja di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program ini akan difokuskan pada proyek infrastruktur dasar, perbaikan fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Bantuan Sosial dan Dukungan Pangan untuk 18,3 Juta Keluarga

Selain program ketenagakerjaan, stimulus 8 + 4 + 5 juga mencakup bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kilogram per bulan serta minyak goreng dua liter per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Langkah ini menjadi strategi jangka pendek pemerintah untuk menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3 juta ton, sehingga pemerintah memastikan pasokan aman untuk kebutuhan domestik.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat menengah ke bawah tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Ini juga bagian dari strategi menjaga stabilitas harga pangan,” kata Airlangga.

Reformasi Perizinan dan Digitalisasi Ekonomi

Untuk mendukung percepatan realisasi investasi, pemerintah juga memperkuat deregulasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dengan perbaikan sistem OSS, diharapkan proses perizinan usaha menjadi lebih cepat dan transparan, terutama bagi investor lokal maupun asing.

Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp4 miliar untuk setiap wilayah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 100 wilayah prioritas. Kebijakan ini bertujuan agar investor memiliki kejelasan tata ruang sebelum menanamkan modal.

Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi digital atau gig economy dengan membangun coworking space di kawasan strategis seperti Blok M dan Tanah Abang di Jakarta. Program serupa akan diperluas ke 15 kota besar lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Arti dan Filosofi di Balik Angka 8 + 4 + 5

Paket stimulus ini dinamai “8 + 4 + 5” bukan tanpa alasan. Angka-angka tersebut jika dijumlahkan menjadi 17, yang merepresentasikan 17 Agustus 1945 — simbol kemerdekaan Indonesia. Filosofi ini menandakan semangat kemandirian ekonomi nasional yang berakar dari semangat perjuangan bangsa.

Total nilai stimulus mencapai sekitar Rp16 triliun untuk dua bulan pelaksanaan awal. Nilai ini memang relatif kecil dibandingkan PDB Indonesia yang mendekati Rp6.000 triliun, namun bersifat targeted dan langsung menyasar kelompok menengah bawah.

“Program ini dirancang untuk menumbuhkan optimisme masyarakat, memperkuat daya beli, dan memperluas lapangan kerja,” ujar Airlangga.

Kolaborasi Fiskal dan Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

Kinerja ekonomi nasional juga ditopang oleh koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter. Sejak pandemi COVID-19, kerja sama pemerintah dan Bank Indonesia melalui skema burden sharing terbukti efektif menjaga likuiditas dan kestabilan pasar keuangan.

Dari sisi fiskal, pemerintah terus mendorong belanja produktif dan stimulus sosial, sementara dari sisi moneter, BI menjaga suku bunga kompetitif agar kredit perbankan tumbuh di kisaran dua digit.

Saat ini, utang pemerintah berada di kisaran Rp9.100 triliun, atau kurang dari 40 persen terhadap PDB, menjadikan Indonesia tetap dalam kategori aman dan terjaga. Sebagai perbandingan, Jepang dan Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen, namun tetap stabil secara ekonomi.

Fokus ke Stabilitas Harga dan Pemulihan Daerah

Airlangga menambahkan, pemerintah juga fokus menjaga harga pangan, terutama beras. Dengan bantuan sosial yang digulirkan, harga beras perlahan menurun dan pasokan tetap terjaga.

Realisasi anggaran pemerintah hingga Agustus baru mencapai 54,1 persen, dan kini tengah dipacu agar lebih cepat terserap. Fokus percepatan diarahkan ke sektor pariwisata, transportasi, dan perdagangan.

Untuk mendorong pertumbuhan daerah yang sempat melambat, pemerintah membuka kembali jalur penerbangan internasional langsung ke beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Medan, tanpa harus transit di Bali.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas, menarik wisatawan, serta menumbuhkan sentra ekonomi baru di berbagai wilayah.