Pemkab Cirebon Siapkan Rp144 Miliar untuk 2.040 P3K
adainfo.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada kendala dalam penggajian ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dijadwalkan akan dilantik pertengahan Juli 2025 mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh jajaran Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD), yang menyebut seluruh kebutuhan anggaran telah dialokasikan melalui APBD.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana, menyatakan bahwa anggaran untuk membayar gaji 2.040 pegawai P3K telah disiapkan. Penggajian yang dimulai pada Agustus hingga Desember 2025 diperkirakan menghabiskan dana lebih dari Rp62 miliar.
“Gaji mereka selama lima bulan sudah siap, totalnya lebih dari Rp62 miliar,” ungkap Yuyun kepada media, Kamis (12/06/2025).
Dengan estimasi biaya gaji sekitar Rp12 miliar per bulan, total beban anggaran untuk P3K selama satu tahun bisa menembus angka Rp144 miliar.
Meskipun angka ini tergolong besar, Pemkab Cirebon menilai kondisi keuangan daerah masih cukup kuat menanggungnya.
Anggaran Masih dalam Zona Aman
Menurut Yuyun, tambahan beban penggajian P3K ini telah diperhitungkan dalam struktur belanja daerah yang kini mencapai lebih dari Rp2 triliun setiap tahunnya. Artinya, alokasi Rp144 miliar untuk P3K hanya sekitar 7 persen dari total anggaran pegawai secara keseluruhan.
“Sudah teralokasikan di APBD. Tambahan Rp144 miliar ini secara proporsional masih bisa ditanggung,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi defisit atau gangguan pada program pelayanan publik akibat membengkaknya belanja pegawai.
Formasi Besar, Harapan Tinggi
Rekrutmen P3K di Kabupaten Cirebon tahun ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah, dengan total 2.040 formasi yang akan segera aktif bekerja.
Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pelantikan tahap pertama akan dilakukan pada 17 Juli 2025, melibatkan 1.737 orang.
Dari jumlah itu, formasi terbanyak berasal dari tenaga teknis sebanyak 1.639 orang, disusul guru 94 orang dan tenaga kesehatan 4 orang. Sisanya menyusul melalui skema bertahap sesuai formasi dan kemampuan anggaran.
“Pengangkatan dilakukan bertahap. Termasuk kategori R2, R3, R4, dan paruh waktu juga akan menyusul,” jelas pejabat BKPSDM.
Rekrutmen ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun menggantungkan harapan pada pengangkatan status kepegawaian tetap.
Tantangan Fiskal di Depan Mata
Meskipun saat ini fiskal daerah diklaim masih stabil, sejumlah pengamat mengingatkan agar Pemkab Cirebon tidak abai terhadap dampak jangka panjang dari lonjakan belanja pegawai.
Saat ini, lebih dari 60 persen struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah terserap untuk membiayai belanja pegawai dan operasional.
Jika belanja terus naik sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan, pemerintah daerah dikhawatirkan akan mengalami tekanan fiskal yang berujung pada pemangkasan program-program publik yang lebih produktif.
“Pertumbuhan belanja pegawai tetap harus diiringi dengan pertumbuhan PAD dan efisiensi birokrasi,” ujar salah satu analis fiskal dari universitas swasta di Jawa Barat.
Menjaga Keseimbangan: Peluang dan Kewaspadaan
Di satu sisi, penambahan pegawai P3K jelas memperkuat lini pelayanan publik, terutama di sektor teknis yang selama ini kekurangan sumber daya manusia.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun kebijakan fiskal jangka menengah.
Efisiensi birokrasi, digitalisasi layanan, serta optimalisasi aset daerah menjadi tiga pilar utama yang harus diperkuat. Pemerintah juga harus berani memangkas pos belanja non-prioritas agar APBD tidak sekadar habis untuk belanja rutin semata.
“Rekrutmen P3K ini harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi, bukan justru menambah beban struktural,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Pemkab Cirebon diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk membenahi sistem perencanaan anggaran, memperluas basis pajak daerah, dan meningkatkan investasi publik yang produktif.
Langkah-langkah itu akan menjadi penopang utama agar kehadiran P3K tidak menjadi ironi bagi stabilitas fiskal daerah.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata, bahwa pengangkatan ribuan pegawai P3K bukan hanya solusi administratif semata, tetapi juga membawa peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan secara menyeluruh.
