Pemkot Depok Perkuat Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Usai Status Siaga Darurat Jabar
adainfo.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Langkah ini dilakukan menyusul penetapan status siaga darurat bencana oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, yang mencakup 27 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan beberapa wilayah di Depok memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana.
Terutama daerah yang berada di sepanjang aliran sungai dan jaringan irigasi.
“Daerah rawan banjir pastinya di sepanjang aliran sungai. Irigasi-irigasi kita ini menjadi daerah yang dikhawatirkan,” tuturnya dikutip Jumat (31/10/2025).
Fokus Pengawasan di Titik-Titik Rawan Banjir dan Longsor
Supian menyebutkan, kawasan seperti Cipayung dan Krukut menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian ekstra.
Selain daerah tersebut, sejumlah ruas jalan yang beririsan dengan aliran sungai juga berpotensi tergenang saat intensitas hujan meningkat.
Banjir juga bukan hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Selain banjir, Wali Kota Depok juga mengingatkan risiko tanah longsor di beberapa titik.
Longsor dapat menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur, seperti jalan dan rumah warga yang berada di bantaran sungai atau lahan curam.
Gerak Cepat Pemkot: Koordinasi hingga Mitigasi
Dalam rangka meminimalkan risiko, Pemkot Depok telah bergerak cepat dengan melakukan langkah-langkah antisipasi.
Salah satunya melalui instruksi kepada seluruh kelurahan, RT, dan RW.
Hal itu guna memperkuat mitigasi bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya cuaca ekstrem.
“Kami meminta para pejabat di wilayah mengingatkan dan mengantisipasi kondisi yang rentan saat musim hujan,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi dilakukan secara menyeluruh.
Mulai dari perbaikan infrastruktur di titik rawan hingga penyuluhan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana.
Langkah konkret lainnya termasuk pembersihan saluran air, perbaikan turap yang rusak, dan peningkatan kerja sama antarinstansi.
Supian menegaskan bahwa semua perangkat daerah diminta siap siaga dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu.
Keterbatasan Anggaran Tak Hentikan Upaya Penanganan
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkot Depok tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang paling rawan.
Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan perbaikan turap di sepanjang Jalan Raya Tanah Baru–Krukut, yang kerap menjadi titik genangan.
“Kita berikhtiar menyelesaikan pekerjaan di titik-titik rawan. Walaupun pendanaan terbatas, kita tetap prioritaskan penanganan,” bebernya.
Ia menjelaskan, Pemkot Depok mengalokasikan sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun ini, termasuk pengamanan kawasan rawan longsor dan banjir.
Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan drainase, turap, serta rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah-wilayah yang paling berisiko.
Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Masyarakat
Supian menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, diperlukan sinergi antara Pemkot Depok, pemerintah pusat, dan masyarakat agar penanggulangan bencana bisa berjalan optimal.
“Kita prioritaskan pekerjaan yang paling mendesak. Mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat,” tukasnya.
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sistem drainase.
Edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat memahami langkah-langkah pencegahan.
Seperti tidak menimbun sampah di sungai atau mengubah fungsi lahan yang dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor.
