Pemkot Depok Soroti Menu SDN Mampang 1 yang Viral, Wakil Wali Kota Bilang Begini
adainfo.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Mampang 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, menyita perhatian publik setelah kemarin foto menu makanannya viral di media sosial.
Dalam unggahan yang beredar luas, terlihat isi menu yang sederhana, terdiri dari tiga potong kentang rebus, wortel kukus, pangsit goreng, satu buah jeruk, dan saus saset.
Beredarnya foto tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama mengenai kecukupan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut.
Warganet menyoroti tampilan makanan yang dinilai tidak menggugah selera.
Bahkan beberapa menganggap menu itu tidak layak disebut sebagai bagian dari program makan bergizi.
Banyak yang mempertanyakan bagaimana kualitas nutrisi dari makanan tersebut bisa memenuhi standar gizi untuk anak-anak sekolah.
Pasalnya, program MBG merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan daya tahan tubuh siswa.
Pemerintah pusat berkomitmen memastikan setiap anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi di sekolah.
Respons Pemerintah Kota Depok
Menanggapi viralnya menu tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, angkat bicara dan memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Ya, nanti kami akan melakukan pengecekan bersama dari pihak Dinas Kesehatan Kota Depok. Karena dari Dinas Kesehatan kan juga ada bagian gizinya,” ujar Chandra saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (07/10/2025).
Chandra menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena ini.
Ia menyebutkan, pengecekan akan difokuskan pada kandungan gizi dan kesesuaian dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kita akan lihat terkait kesesuaian kandungan gizi dengan apa yang disyaratkan oleh SOP-nya MBG ya,” lanjutnya.
Menurutnya, pengawasan semacam ini penting agar ke depannya kualitas makanan yang disajikan melalui program MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
“Sehingga kami berharap ke depannya kita tetap memastikan bahwa asupan gizi anak-anak di Kota Depok lewat program makan bergizi gratis ini harus sesuai dengan apa yang memang telah diatur oleh ketentuan yang ada,” tegas Chandra.
Pandangan Soal Kelayakan Menu
Ketika ditanya mengenai terhadap tampilan menu yang viral, Chandra tidak menampik bahwa secara estetika makanan tersebut memang tampak kurang menarik.
“Kalau tampilannya kurang layak ya, menurut saya, kurang layak,” katanya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memberikan penilaian akhir terkait kelayakan gizi dari menu tersebut.
Pemerintah, kata dia, akan menilai berdasarkan parameter yang sudah diatur oleh lembaga berwenang.
“Cuma tinggal kita lihat saja ya, bagaimana ini kemudian bisa dilihat apakah ini sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Dorongan untuk Masyarakat Terlibat Mengawasi
Chandra menilai, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan transparansi program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengajak warga untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah.
“Oleh karenanya memang kami berharap ke depan tetap seperti ini ya. Jadi keterlibatan dari masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG,” ucapnya.
Dengan partisipasi masyarakat, Pemkot Depok berharap setiap laporan atau keluhan bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat.
Transparansi menjadi salah satu kunci agar program ini berjalan sesuai tujuan.
Potensi Sanksi Jika Ditemukan Pelanggaran
Chandra juga menjelaskan bahwa Pemkot Depok tidak akan segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan program MBG.
“Nah, untuk sanksinya nanti sesuai dengan aturan yang ada ya, mungkin ada di Perda atau Perwal seperti it. Nanti sanksinya terkait pelanggaran terhadap SLHS. Jadi parameternya mungkin SLHS,” katanya.
Menurut Chandra, langkah tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program pusat yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak.
“Nah kalau untuk terkait MBG-nya sendiri, itu mungkin kita akan lihat juga aturan di BGN gimana gitu,” tambahnya.
Terkait tindak lanjut atas menu viral tersebut, Chandra menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan koordinator wilayah sekolah.
Menurut laporan yang diterimanya, korwil sekolah menyatakan bahwa menu yang disajikan sebenarnya sudah sesuai dengan standar gizi.
Namun, pemerintah tetap akan memastikan hal tersebut melalui verifikasi langsung di lapangan.
“Korwil menyatakan sih bahwa ini sudah sesuai standar,” tambahnya.
Rencana Pembukaan Layanan Aduan Warga
Pemkot Depok juga berencana membuka layanan pengaduan publik bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan atau dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG.
“Ke depannya iya, karena ini kan menyangkut warga masyarakat Kota Depok,” kata Chandra.
Ia menegaskan, pemerintah siap menindaklanjuti setiap laporan, terutama jika ada dugaan pelanggaran, kasus keracunan, atau penyimpangan standar gizi.
“Jadi apabila ada yang keracunan atau merasa tidak sesuai atau apa, kami juga harus ikut turun tangan dalam bagian terhadap pelayanan masyarakatnya gitu,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Depok berharap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Sekaligus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk menikmati makanan sehat dan aman di sekolah.
